Ratusan Tabloid 'Indonesia Barokah' Ditemukan di Kantor Pos Brebes

Ketua Bawaslu Brebes, Wakro, menunjukkan contoh tabloid Indonesia Barokah, Kamis, 24 Januari 2019. (Foto: Yunar Rahmawan/Panturapost.id)

BREBES - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan ratusan eksemplar tabloid 'Indonesia Barokah' di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bawaslu menyebut tabloid itu sudah didistribusikan ke sejumlah musala dan masjid.

Berdasarkan penelusuran Bawaslu dan polisi ke Kantor Pos Brebes, terdapat 117 paket tabloid 'Indonesia Barokah' yang belum terdistribusi yang setiap paketnya terdiri dari 2-3 eksemplar.

"Kami juga sampaikan kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk koordinasi dengan kantor pos di kecamatan untuk memastikan dan menginvetarisir tabloid ini dikirim atau tidak. Sambil menunggu hasil dari keputusan Bawaslu RI dan Dewan Pers," kata Ketua Bawaslu Brebes, Wakro, Kamis (24/1).

Berdasarkan laporan Panwascam, kata Wakro, sejumlah masjid di dua kecamatan di Brebes menerima tabloid itu, yaitu Kecamatan Brebes dan Kecamatan Jatibarang. Wakro berpendapat penyebaran tabloid ini sedang menjadi perhatian Bawaslu karena dianggap meresahkan warga.

"Kami dapat laporan dari masyarakat, kemudian kami menindaklanjuti," kata Wakro.

Wakro mengatakan Bawaslu masih menunggu kajian dan keputusan Dewan Pers terkait isi atau konten dari tabloid 'Indonesia Barokah'. "Sesuai instruksi dari Bawaslu RI, kita akan menunggu keputusan dari kajian yang dilakukan Dewan Pers," ujarnya.

"Kita sebatas mengawasi terlebih dahulu karena kita belum bisa memutuskan, apakah ini sebuah pelanggaran kampanye atau tidak," pungkas Wakro.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Brebes, Bahrul Ulum, mengatakan setelah mendapat informasi dari DMI se-Jawa Tengah bahwa tabloid 'Indonesia Barokah' sudah terdistribusikan secara masif hampir di seluruh wilayah provinsi.

Dia meminta kepada pihak yang mendapat tabloid itu untuk tidak menyebarkannya karena dinilai tidak sesuai dengan fungsi musala dan masjid yang mencampuri urusan politik.

"Setelah koordinasi dengan DMI Provinsi, kami meminta agar musala atau masjid yang sudah menerima untuk tidak mempublikasikannya," ungkap Bahrul Ulum.

_____

Reporter: Yunar Rahmawan

Editor: Muhammad Irsyam Faiz