Komisi II DPRD Brebes Soroti Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Anggota Komisi II DPRD Brebes, Sudono

BREBES - Menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi bagi para petani di Kabupaten Brebes medio 2020 lalu, Komisi II DPRD Kabupaten Bebes memanggil pejabat Pemkab Brebes dan beberapa pihak terkait. Termasuk distributor atau supplier pupuk yang ada di Brebes.

Anggota Komisi II DPRD Brebes, Sudono mengatakan, persoalan petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi yang terjadi pada tahun 2020 lalu, diduga ada beberapa penyebab. Termasuk, lambatnya pengusulan kartu tani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) kepada kementerian pertanian (Kementan).

"Kami banyak menerima masukan terkait sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi di beberapa kecamatan. Makanya persoalan ini harus segera diselesaikan. Jika petani kesulitan pupuk, akan berimbas pada produksi pertanian kita. Ini nggak boleh dibiarkan," kata Sudono dengan nada tinggi, Selasa (12/1/2021).

Menyikapi hal tersebut, kata Sudono, Komisi II langsung berkomunikasi dengan Dinas Pertanian dan semua pihak yag terkait. Hasilnya, permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi terkait dengan kepemilikan kartu tani bagi petani. Pasalnya, kepemilikan kartu tani menjadi syarat untuk membeli pupuk bersubsidi.

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti masih adanya kuota pupuk bersubsidi tahun 2020 lalu yang tersimpan di supplier yang mencapai 2000 ton lebih. "Petani berteriak kelangkaan pupuk bersubsidi, kan sebenarnya masih ada kuotanya. Ini pasti ada sesuatu di lapangan yang terjadi. Ternyata, satu persoalannya terkait kartu tani yang masih belum merata," beber dia.

Ia mengakui, di situasi pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat melakukan kebijakan pengurangan kuota pupuk bersubsidi mencapai 40 persen. Namun, untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani pada bulan November 2020 lalum jumlahnya sudah terpenuhi. Meski begitu, kenyataan di lapangan petani kesulitan mendapatkannya.

"Fakta di lapangan masih banyak petani yang tidak masuk dalam kelompok tani, sehingga mereka belum memiliki kartu tani. Harusnya,sampai saat ini sisa kuota tahun 2020 lalu sebanyak 2096 ton pupuk bersubsidi bisa diserap dong. Makanya kita dorong petani untuk mendaftarkan dirinya untuk memiliki kartu tani," ungkapnya.

Politisi Golkar itu pun berharap kepada Pemkab Brebes agar pada tahun 2021 persoalan kelangkaan pupuk yang terjadi hampir merata di seluruh kecamatan tidak terjadi lagi. Apalagi, Brebes merupakan daerah lumbung pangan nasional dari sektor pertanian.

Sementara itu, Kepala DPKP Brebes, Yulia Hendrawati mengakui, di beberapa kecamatan ketersediaan pupuk bersubsidi masih tersedia. "Kuota daerah terkait pupuk bersubsidi ini diatur pusat, kita hanya mengusulkan. Memang kebutuhan pupuk subsidi masih ada kuotanya. Tapi harus ada kartu tani untuk membeli," kata Yulia Hendrawati.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti kelangkaan pupuk subsidi di lapangan. Termasuk secepatnya mengusulkan ke pemerintah pusat melalui provinsi untuk penambahan kuota penyediaan pupuk dari supplier.

"Kami akan usulkan penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun 2021 ini. Agar kebutuhan petani kita tercukupi untuk mengejar target swasembada pangan. Dan juga kami siap ke lapangan untuk mengakomodir petani yang belum memiliki kartu tani agar segera mendaftarkan diri," pungkasnya. (*)