Nelayan Pantura Batalkan Unjuk Rasa di Istana Negara Setelah Diundang KSP

Konten Media Partner
20 Juli 2022 20:23
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Eko Susanto
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Eko Susanto
ADVERTISEMENT
TEGAL - Rencana aksi unjuk rasa nelayan Pantura Jawa di Istana Negara, Kamis (21/7/2022) besok, dibatalkan. Menyusul adanya pertemuan perwakilan nelayan dengan Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Jendral TNI (Purn) Moeldoko di Jakarta, Rabu (20/7/2022) ini.
ADVERTISEMENT
Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Riswanto mengatakan, aksi sementara dibatalkan menyusul adanya pertemuan itu. Dan, pihaknya masih menunggu hasil dari pertemuan.
"Hari ini perwakilan ditemui Pak Moeldoko. Hasilnya seperti apa kita masih menunggu," kata Riswanto saat dihubungi wartawan, Rabu (20/7/2022).
Sementara Ketua DPC HNSI Kota Tegal, Eko Susanto juga membenarkan pihaknya membatalkan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar Kamis (21/7/2022) besok. Namun Eko belum memberikan keterangan mengapa rencana aksi dibatalkan.
"Seperti yang disampaikan penanggung jawab aksi bapak Kajidin dan Hadi Sutrisno, menyatakan unjuk rasa nelayan kami batalkan," kata Eko.
Nelayan bahkan telah memberitahukan pembatalan aksi kepada pihak kepolisian di Jakarta. "Surat pemberitahuan pembatalan nelayan dikirimkan ke Mabes Polri dan Polda Metro hari ini," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya diberitakan, nelayan di wilayah pantai utara (Pantura) pulau Jawa berencana melakukan aksi besar-besaran pada Rabu (20/7/2022). Aksi tersebut akan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta untuk menyampaikan sejumlah aspirasi nelayan.
Ketua DPC HNSI Kota Tegal, Eko Susanto mengungkapkan, salah satu tuntutannya yakni penurunan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021 yang dinilai memberatkan.
“Dari hasil pertemuan beberapa waktu lalu, maka nelayan sepakat akan mengadakan aksi demo di Jakarta. Rencananya, akan dilaksanakan Rabu (20/7/2022) di Istana Negara,” kata Eko kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Tegal, Selasa (5/7/2022) pekan lalu.
Belakangan rencana aksi itu diubah menjadi hari Kamis (21/7/2022). Aksi di Istana Negara untuk menyampaikan langsung aspirasi kepada Presiden Joko Widodo. “Kami ingin menyampaikan aspirasi kepada bapak presiden terkait keluhan-keluhan nelayan yang dihadapi saat ini,” kata Eko.
ADVERTISEMENT
Eko mengatakan, tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi itu di antaranya revisi PP 85/2021, terkait indeks tarif PNBP pasca tangkap/produksi menjadi 2 persen untuk di bawah 60 GT, 3 persen untuk 60 – 1.000 GT.
Selanjutnya juga menolak perikanan terukur dengan sistem kuota dan masuknya kapal asing dan eks asing ke WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) Indonesia serta penurunan tarif tambat labuh.
“Kita juga akan meminta alokasi izin penangkapan di 2 WPP yang berdampingan, mengusulkan adanya BBM Industri khusus untuk kapal nelayan di atas 30 GT maksimal harga Rp 9.000/liter dan meminta alokasi tambahan BBM subsidi untuk nelayan ukuran kapal di bawah 30 GT dan Pertalite bersubsidi untuk kapal nelayan dibawah 5 GT,” katanya.
ADVERTISEMENT
Eko mengungkapkan, nelayan juga meminta revisi sanksi denda administrasi terkait pelanggaran WPP dan VMS (Vessel Monitoring System) serta meminta agar aparat lebih mengedepankan tindakan pembinaan dalam pelaksanaan penegakan hukum kapal perikanan. Kemudian, penambahan alokasi kuota izin kapal jaring tarik berkantong dan mempermudah proses perizinannya. (*)
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020