Pencarian populer
PUBLISHER STORY

NU dan Muhammadiyah Brebes Nyatakan Tolak Gerakan People Power

Tokoh NU Kabupaten Brebes KH Athoilah

BREBES - Tokoh NU Kabupaten Brebes KH Athoilah menyatakan, pihaknya menolak tindakan people power atau kekuatan masyarakat yang bertujuan kepentingan kelompok tertentu.

"Sudah sering kali kita sampaikam di beberapa forum pengajian. People power banyak mudharatnya terhadap kehidupan masyarakat," ucap Athoilah, Selasa 14 Mei 2019.

Menurut dia, tindakan people power tidak dibenarkan sepanjang permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara hukum. Sebab, negara Indonesia dibangun berdasarkan hukum dan hormatilah serta taati hukum sendiri.

Pasca pemilihan umum, para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menduga adanya kecurangan dalam perolehan penghitungan suara pilpres. Dan, mereka akan berjuang untuk melawan kecurangan itu hingga melakukan people power.

Belum lama ini mereka juga melakukan aksi unjuk rasa ke KPU dan Badan Pengawas Pemilu. Tujuan aksi tersebut menuntut KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi hasil pemilu karena diduga penuh kecurangan.

"Saya menghimbau kepada warga Brebes, khususnya NU agar menolak ajakan gerakan people power. Jangan sampai terlibat dengan kelompok seperti itu yang tentu saja berpotensi menimbulkan kegaduhan. NKRI harga mati, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa," pesan Athoilah.

Sementara itu, Ketua Muhammadiyah Brebes Joko M menyatakan, pihaknya tak terlalu mengambil pusing adanya isu people power. Pasalnya, Muhammadiyah Brebes tak akan mengikuti aksi people power tersebut.

"Memang saya dengar sedikit slentingan isu people power itu, yang jelas Muhammadiyah Brebes nggak ikut gerakan seperti itu. Ada jalan lain yang bisa ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku," ucap Joko M.

Diharapkan para pendukung Prabowo-Sandiaga agar menempuh jalur hukum secara konstitusional sesuai undang-undang untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pilpres tersebut. Mereka bisa mengajukan dugaan kecurangan pilpres ke KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Apabila, proses penyelesaian itu tidak merasa puas maka bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Namun, dugaan kecurangan tersebut juga harus didukung data dan fakta.

"Kita negara hukum maka penyelesaian juga harus ditempuh secara hukum dan jangan sampai melakukan tindakan people power," tegasnya.

Adapun penetapan presiden yang mengumumkan kemenangan adalah KPU setelah menggelar rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemilu. Penetapan presiden sesuai tahapan akan dilaksanakan tanggal 22 Mei 2019 mendatang. Sehingga masyarakat diminta bersabar dan ciptakan kondisi aman dan damai. (*)

Reporter : Fajar Eko Nugroho

Editor : Muhammad Abduh

Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.23