Pandemi COVID-19 Hambat Warga Tegal Mendapatkan Layanan KB

Bupati Tegal saat meninjau pelaksanaan layanan program KB gratis di Puskesmas.

TEGAL - Pandemi COVID-19 berdampak pada warga untuk mendapatkan layanan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah akseptor KB pun bisa berkurang dari target hingga memunculkan banyak kehamilan tak diinginkan. Tak terkecuali permasalahan kesehatan reproduksi perempuan yang semestinya bisa ditangani dengan baik.

Hal itu disampaikan Bupati Tegal, Umi Azizah saat meninjau pelaksanaan layanan program KB gratis di lima Puskesmas, yakni Bojong, Bumijawa, Lebaksiu, Kalibakung dan Margasari pada Sabtu (17/10) lalu. Padahal menurutnya, minat masyarakat Kabupaten Tegal mengikuti layanan program KB cukup tinggi. Bahkan, sebanyak 150 akseptor telah mendapatkan layanan program KB dan kesehatan reproduksi gratis.

Layanan program KB gratis di lima lokasi ini dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah.

“Untuk itu, saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR RI, ibu Nur Nadlifah dan BKKBN yang telah mengalokasikan sumber dayanya melayani kebutuhan KB warga Kabupaten Tegal,” kata Umi.

Perencanaan kehamilan, lanjut Umi, menjadi kunci mewujudkan ketahanan keluarga, termasuk menciptakan kehidupan harmonis. Dengan cukup memiliki dua anak dalam satu keluarga, maka potensi masa depan anak akan lebih terjamin. Anak akan mendapatkan asupan gizi dan pangan yang cukup, pendidikan yang memadai serta kasih sayang penuh dari orang tuanya.

"Ini tentunya baik dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ke depan. Mencetak generasi unggul yang tidak saja cerdas secara intelektualitas tapi juga memiliki kedalaman spiritual yang baik,” ungkapnya.

Senada dikatakan, anggota DPR RI, Nadlifah. Menurutnya, layanan KB gratis ini adalah wujud kehadiran pemerintah melalui BKKBN di tengah keluarga dan masyarakat. Karena, menjaga jarak setelah melahirkan menjadi hal penting bagi kesehatan reproduksi perempuan.

Ia menegaskan, jarak kehamilan yang terlalu dekat memperbesar resiko kematian ibu di Indonesia. Idealnya, seorang perempuan bisa kembali hamil setelah empat sampai lima tahun kehamilan pertama. Pemasangan alat konstrasepsi bisa menjadi alternatif utama untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kontrasepsi pasca persalinan yang bisa dipilih untuk menjaga jarak kehamilan adalah KB jangka panjang, seperti intrauterine device atau IUD, kemudian spiral dan implan.

“Dengan jarak kehamilan berarti memberikan kesempatan kepada bayi untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif. Asupan ASI ini tentunya akan meningkatkan imun anak disamping menurunkan risiko kematian pada ibu dan anak,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKN, Eni Gustina menuturkan bahwa pihaknya diberikan tanggung jawab untuk menurunkan angka gejala stunting (tengkes) melalui penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga.

"Stunting atau kekerdilan akibat kurang gizi kronis tidak hanya terjadi pada keluarga miskin. Namun, juga bisa terjadi pada keluarga sejahtera, akibat tidak memiliki pengetahuan yang baik mulai dari soal pengasuhan bayi, asupan gizi, hingga persoalan sanitasi dan air bersih," terangnya.

Selain itu, Eni juga menganjurkan perlunya mencegah pernikahan di bawah umur. Pasalnya, memiliki resiko dari sisi kesehatan dan psikologis yang lebih tinggi seperti terjadinya depresi, infeksi penyakit menular seksual hingga kanker leher rahim. Termasuk gangguan selama masa kehamilan dan persalinan hingga berisiko pada anak yang mengalami kelainan. Disamping itu, kondisi yang belum matang pada kedua orang tua yang terjadi pada masa kehidupan rumah tangga bisa berdampak pada perkembangan otak dan psikologi anak yang itu akan terbawa hingga dewasa. (*)