Pemkab Batang Siapkan Masterplan Kawasan Industri Terpadu

Bupati Batang Wihaji saat rapat dengan sejumlah kementerian secara online, Rabu (8/7)

BATANG - Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT) dipilih pemerintah pusat untuk menyambut relokasi investasi asing. Karena itu, paska kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di KIT Batang, pemerintah setempat tengah menyiapkan masterplan KIT tersebut.

Sejumlah Kementrian, BUMN (Badan Usaha Milik Negera) bersama, Pemprov Jateng dan Pemkab Batang secara maraton terus lakukan percepatan sesuai tugas dan fungsinya. Karena, batasan waktu persiapannya, di 2021 segera dimulai pembangunan.

"Pemkab terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, karena ini perintah Presiden. Progres saat ini sudah masuk dalam tahapan pembuatan masterplan," kata Bupati Batang Wihaji usai rapat dengan sejumlah kementerian secara online, Rabu (8/7).

Wihaji menyebutkan, dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa untuk awal pembangunan dari luasan tanah milik PTPN 9 disiapkan sebesar 4.000 hektar. Namun sementara untuk percepatan kawasan industri akan dikembangkan seluas 450 hektar.

"Dari 450 hektar nanti dibagi sesuai zona berdasarkan klaster investor. Seperti klaster Amerika, Jepang, Thaiwan, Korea dan Cina. Ini untuk mengetahui pendistribusian energi listrik, air, gas dan lainya," ujar dia.

Untuk merealisasikan perintah presiden, Wihaji pun memastikan bahwa terkait ijin analisis dampak lingkungan (Amdal) KIT Batang tidak ada masalah. Sepanjang semuanya sesuai kultur dan aturan.

"Amdal saya rasa sambil jalan, dalam waktu kurang dari enam bulan sudah bisa selesai," jelasnya

Menurutnya, KIT yang ada di Batang merupakan kawasan Industri baru. Namun pemerintah mendorong dan diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengundang banyak investor. Saat ini, sudah ada 3 investor asing yang sudah pasti relokasi ke KIT Batang.

"Sesuai pidato Presiden waktu itu, tiga investor itu adalah dari Thiongkok. Di antaranya LG, Panasonic dan tidak menutup kemungkinan juga ada Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)," ungkapnya.

Bupati juga mengungkapkan, tugas pemerintah daerah melayani perizinan untuk mempercepat dan mempermudah investor. Sehingga, diharapkan KIT Batang bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara.

"Maka kita harus melayani dengan baik. Harus memiliki sesuatu yang berbeda dengan kawasan industri lainnya," tambah dia.

Terkait hal itu, Wihaji meminta kepada pemerintah pusat tidak meninggalkan masyarakat lokal dalam pekerjaan pembangunan dan paska dan termasuk pengelolaannya. Pasalnya, keberadaan KIT Batang bukan menjadi kompetitor kawasan industri daerah lainnya.

"Kita tidak usah bertengkar dengan kawasan industri daerah lain, kita saling support saja. Terpenting saling memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (*)