Ratusan Nakes Honorer Brebes Kembali Geruduk DPRD, Minta Diangkat Jadi P3K

Lebih dari 500 Tenaga Kesehatan (Nakes) honorer menggeruduk kantor DPRD Brebes, Senin (20/6/2022). (Foto: Fajar Eko)

BREBES - Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) honorer di Brebes kembali menuntut kejelasan terkait perubahan status menjadi Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mereka menggeruduk kantor DPRD Brebes, Senin (20/6/2022).

Aksi tersebut itu dimulai dengan menggelar sujud di halaman Gedung DPRD Brebes. Kemudian, dilanjutkan orasi yang mendesak Pemkab Brebes untuk mengakomodir seluruh anggota Forum Tenaga Kesehatan Honorer sebagai P3K. Tuntutan tersebut, direspons Ketua DPRD Brebes M Taufik didampingi Sekretaris Daerah Djoko Gunawan melalui audiensi terbatas.

Para tenaga kesehatan itu datang untuk beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Brebes. Mereka ditemui Ketua DPRD Brebes M Taufik, Wakil Ketua DPRD Teguh Wahid Turmudi, Ketua Komisi IV DPRD Tri Murdiningsih, Anggota DPRD lainya, Musyafa LC, Sukirso Handan, Cahrudin, Heri Fitriansyah, Muhammad Rizki Ubaidillah, Wanuri, Muhaemin Primawan.

Adapun Bupati Brebes Idza Priyanti tidak hadir dalam audiensi. Padahal, beberapa hari sebelumnya sudah diundang dan diperkenankan untuk hadir. Dari Pemkab Brebes yang hadir Sekda Brebes Djoko Gunawan, Kepala DPKAD Brebes Edy Kusmartono dan Kadinkes Brebes Ineke T.

Aksi tersebut, merupakan kali kedua untuk kembali menagih janji kejelasan nasib penambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja khusus nakes. Hal itu berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022, terkait status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menghapus pegawai honorer menjadi Aparatur Sipil Negara.

Ketua Forum Tenaga Kesehatan Honorer (FTHK) Brebes Bambang Kuntoro menjelaskan, ada 2.119 orang anggotanya yang butuh kejelasan nasib. Terlebih, masa kerja sebagian besar anggota FTKH sudah lebih dari tiga tahun. Sehingga, mereka patut diapresiasi dengan penambahan formasi P3K khusus nakes dan non nakes.

"Kedatangan kami mengadu ke DPRD, hanya untuk meminta keadilan. Karena, jika ribuan guru bisa direkrut sebagai P3K harusnya nakes honorer juga punya hak yang sama," kata Bambang Kuntoro.

Ia menambahkan, ada tiga poin tuntutan FTKH, yang intinya, mendesak Pemkab Brebes lebih memperhatikan nasib nakes dan non nakes honorer. Mengingat, pengabdian anggota FTKH belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Apalagi, penghasilan yang diterima selama ini cenderung jauh dari kata layak. Namun, profesi nakes dan non nakes honorer tetap dilakukan demi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Kami sangat berharap, nasib semua anggota FTKH bisa diangkat P3K. Meski bertahap, tapi harus ada jaminan dari Pemkab Brebes," jelasnya.

Sementara itu, Sekda Pemkab Brebes Djoko Gunawan menyampaikan, pihaknya mengaku sudah bisa memahami keresahan yakni agar bisa diangkat sebagai P3K. Bahkan, dalam waktu dekat pihaknya segera bersurat ke pemerintah pusat sambil melakukan validasi jumlah total yang diusulkan.

"Intinya, kami akan segera berkoordinasi dengan Dinkes dan Puskesmas terkait jumlah pasti nakes dan non nakes honorer. Jika sudah, langsung kita usulkan ke pusat untuk formasi P3K," kata Djoko Gunawan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Brebes Teguh Wahid Turmudzi mengatakan, tuntutan ribuan nakes dan non nakes yang tergabung dalam FTKH sudah difasilitasi Pemkab dan DPRD. Kemudian, dari formulasi usulan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

"Ya kalau memang memungkinkan dilakukan perekrutan P3K bertahap untuk menuntaskan permasalahan tersebut," kata Teguh.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Tri Murdiningsih, persoalan nakes honorer ini harus segera direspons. Termasuk dari anggaran ataupun aturan kebijakan yang berlaku.

"Intinya kami Komisi IV DPRD terus mengawal dan mendampingi para nakes terkait tuntutan hak sebagai P3K nakes. Kalau terkait anggaran pasti ada," kata Murdiningsih.

Politisi PDIP itu, mengajak semua organisasi profesi nakes yang ada untuk berjuang bersama. Sebab, semua fraksi dan unsur DPRD komitmen ikut berjuang secara politis menjalin komunikasi dengan pusat.

Khususnya, mencari celah dan mengupayakan anggaran baik DAU dan DAK melalui Pemkab Brebes. Tujuannya, untuk menggaji P3K nakes sehingga kebutuhan formasinya bisa ditambah lebih maksimal. Sehingga, semua nakes honorer bisa diakomodir menjadi P3K karena kelanjutan nasib nakes juga menjadi tanggung jawab kinerja bupati.

"Ayo ibu bupati, kerja bareng duduk diskusi bersama dalam menyelesaikan anggaran. Karena semua permasalahan, bisa dituntaskan jika komunikasi dua arah berjalan lancar," pungkasnya. (*)