Tolak Perpanjangan PPKM, Belasan Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Balai Kota Tegal

Belasan mahasiswa menggelar aksi solidaritas di depan gerbang Balai Kota Tegal, Sabtu (24/7/2021).

TEGAL - Belasan mahasiswa menggelar aksi solidaritas di depan gerbang Balai Kota Tegal, Sabtu (24/7/2021). Mereka yang berasal dari berbagai almamater itu menamakan diri Aliansi Tegal Menggugat (ATM).

Mereka berorasi menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan mempertanyakan bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal.

Koordinator lapangan, Rivaldi Ali Khamdani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menolak perpanjangan PPKM.

"Sebenarnya ini bukan aksi, melainkan solidaritas. Bahwa di Kota Tegal menolak perpanjangan PPKM," kata Rivaldi kepada wartawan.

Rivaldi mengemukakan, sebelumnya mahasiswa bersama perwakilan pedagang juga sempat audiensi dengan jajaran Pemkot dan anggota Forkompimda.

Namun, ujar Rivaldi, pertemuan tersebut menemui jalan buntu karena Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono saat itu tak bisa mengikuti audiensi sampai selesai dengan alasan ada acara lain.

"Kemarin audiensi namun menemui jalan buntu," katanya.

Rivaldi menambahkan sambil menunggu koordinasi antarmahasiswa, dimungkinkan akan ada aksi yang lebih besar jika tuntutan yang disampaikan tidak ditanggapi.

Sebelumnya, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tegal Menggugat mendatangi Komplek Balai Kota Tegal, Senin (19/7/2021). Kedatangan mereka untuk menolak perpanjangan PPKM Darurat setelah akan berakhir 20 Juli mendatang.

Sedikitnya ada lima mahasiswa diperbolehkan tatap muka langsung di ruang Command Room Kantor Diskominfo. Sementara sisanya mengikuti secara virtual di Pendapa Ki Gede Sebayu.

Rivaldi ketika itu, setidaknya ada delapan point tuntutan yang mereka sampaikan.

"Pertama kami mendesak DPRD Kota Tegal untuk segera melayangkan surat ke pemerintah pusat bahwa warga Kota Tegal menolak perpanjangan PPKM Darurat,” kata Rivaldi.

Kedua, lanjut Rivaldi surat vaksinasi bukan untuk syarat administrasi namun cukup untuk syarat perjalanan jarak jauh.

Ketiga, mahasiswa juga mendesak agar Pemkot membuka penyekatan jalan. Keempat, penerangan jalan umum agar tetap dinyalakan saat malam hari.

“Kelima tingkatkan pelayanan kesehatan. Keenam, bansos agar segera dipercepat realisasinya,” kata Rivaldi.

Kemudian ketujuh, agar pemberlakuan operasional pedagang tidak dibatasi sampai pukul 20.00 WIB namun hingga pukul 23.00 WIB. “Dan terakhir menolak sikap tindakan arogansi aparat kepada warga,” lanjutnya.

Menurut Rivaldi, seperti adanya penutupan jalan, banyak dikeluhkan masyarakat saat PPKM Darurat yang harus keluar rumah mencari nafkah.

“Contoh di perbatasan warga mau masuk dipersulit. Belum tukang becak harus muter. Belum juga driver ojol. Kemudian pemadaman lampu juga menimbulkan keresahan masyarakat,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga belum melihat adanya bantuan sosial dari Pemkot Tegal bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat. (*)