Tuding Kades Tak Transparan, Puluhan Warga Brebes Datangi Kantor Desa

Puluhan warga Desa Bangsri menggeruduk kantor desa setempat, Jumat, 11 Januari 2019. (Foto: Fajar Eko Nugroho)

BREBES - Puluhan warga Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, menggeruduk kantor desa setempat, Jumat (11/1). Mereka menuntut transparansi penggunaan keuangan desa yang digunakan untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Realisasi Dana Desa dari pemerintah pusat paling disorot oleh warga lantaran dianggap tak transparan.

Audiensi yang digelar di aula kantor desa bahkan nyaris ricuh lantaran pemerintah desa berbelit-belit menjelasan terkait penggunaan keuangan desa kepada warga. Bahkan, dalam audiensi itu warga beberapa kali sempat mengangkat kursi. Namun, emosi warga berkali-kali diredam oleh jajaran Muspika Bulakamba.

Dalam audiensi antara warga dan pemerintah desa yang juga dihadiri jajaran Muspika Bulakamba ini, warga memaparkan secara rinci Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di depan publik. Warga menilai, selama ini kepala desanya tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa.

“Sebenarnya sederhana, kami menuntut perangkat desa berlaku benar. Dana desa harus digelontorkan ke warga dan dikelola dengan baik untuk pembangunan desa. Kami tidak ada niatan mengganggu apalagi merongrong pemerintahan desa. Kami cuma minta pemerintah desa transparan,” ucap perwakilan forum warga Desa Bangsri, Abdul Ghoni.

Selama ini, kata dia, penggunaan dana desa untuk pembangunan kurang transparan. Bahkan, terkesan sedikit amburadul. Menurutnya, pemerintah desa seharusnya menyampaikan informasi terkait pembangunan secara transparan. Pencairan penggelontoran dana juga masyarakat tidak mengetahuinya.

“Pemberdayaan masyarakat desa juga tidak ada. Harusnya pembangunan dilakukan secara swakelola lingkungan yang melibatkan warga setempat. Jangan digarap pihak ketiga. Karena selama ini yang kami dengar seperti itu. Terkait BUMDes juga enggak jelas,” ungkapnya.

Dia dan warga pun mempertanyakan pembangunan desa tahun 2018 yang saat ini baru dikerjakan, padahal sudah berganti tahun. Di sisi lain, kata dia, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) meyebutkan, pembangunan tahun 2018 baru dilakukan pada bulan Desember 2018 dan ada sekitar lima titik yang hingga kini belum dilakukan pengerjaannya.

"Juga termasuk proyek desa yang seharusnya swakelola tapi malah di pihak ketigakan," jelasnya.

Kades Membantah

Sementara itu, Kepala Desa Bangsri, Devi Ferdian Susanto, membantah apa yang disampaikan warganya termasuk pengelolaan dana desa proyek pembangunan dilakukan secara swakelola. Dari pengakuannya, pemerintah desa selama ini sudah transparan dalam pengelolaan keuangan desa.

Ia menjelaskan, pada 2018 anggaran senilai Rp 1,6 miliar sudah direalisasikan dengan baik. “Kami transparan kepada warga. Jadi kalau mereka menyebutkan kami tidak transparan, itu tidak benar,” ucap Devi Ferdian Susanto.

Reporter: Fajar Eko Nugroho

Editor: Muhammad Irsyam Faiz