Warga Brebes Tak Setuju Wacana Pilpres Langsung Dihapus

Anggota DPR RI Agung Widyantoro saat reses dihadapan ratusan warga Desa Sidamulya Wanasari. (Foto: Fajar Eko)

BREBES - Polemik soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan secara langsung atau tidak saat ini masih dibahas Komisi II DPR RI. Kendati demikian, sejumlah masyarakat di Kabupaten Brebes tak menyetujui pemilihan langsung tersebut dihapus.

"Sudah seperti ini saja dipilih oleh rakyat secara langsung. Paling utama itu, politik boleh berbeda. Tapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan," ucap warga Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari, Miftahu Surur, Jumat, 20 Desember 2019.

Menurut dia, demokrasi di Indonesia hingga kini masih dalam batas kewajaran. Meskipun beberapa konflik di masyarakat yang masih terjadi.

"Memilih pemimpin itu dengan hati nurani rakyat, saya minta pemerintah tak merubah sistem yang sudah berjalan sampai saat ini," jelasnya.

Hal senada diungkapkan warga lainya, Marli. Ia mengaku tak setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah dan presiden secara langsung dihapus.

"Dengan pemilihan langsung oleh rakyat, pilihan atai keinginan kita tersalurkan secara langsung. Karena pemimpin yang terpilih itu benar-benar kehendak rakyat," kata Marli.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyatakat kepada pemerintah pusat.

"Saya akan teruskan ke pemerintah pusat keinginan masyarakat yang tetap menghendaki pilkada dan pilpres yang dipilih langsung oleh rakyat," ucap Agung Widyantoro dihadapan ratusan warga Desa Sidamulya Wanasari.

Meski begitu, Agung yang juga anggota fraksi Golkar itu, meminta kepada masyarakat untuk belajar tentang politik. Sehingga tak terjadi konflik di tengah masyarakat saat pesta demokrasi digelar.

"Beberapa periode Pilkada dan Pilpres yang sudah digelar pemilihan langsung, saat ini memang sedang dievaluasi antara pemerintah dan DPR," jelasnya.

Akan tetapi, masyatakat tetap diminta menjaga persatuan serta santun tidak saling menyudutkan di media sosial (medsos).

"Seperti kita ketahui, pilkada dan pilpres lalu banyak hoax di media sosial. Sangat berbahaya karena bisa memecah belah masyarakat," pungkasnya. (*)