INSAN HUMAS PERLU TINGKATKAN KEMAMPUAN MERESPON RESIKO YANG BELUM TERDETEKSI

dokumentasi. PERHUMAS Indonesia

Jakarta, 4 Desember 2020 (PERHUMAS) – Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma'ruf Amin mengharapkan, insan humas Indonesia dapat memunculkan pemikiran baru yang mendorong transformasi peran kehumasan, terutama dalam meningkatkan kemampuannya dalam merespon resiko-resiko yang belum bisa diprediksi, seperti pandemi Covid-19, sehingga dapat memberikan arah penanggulangan yang lebih baik dan terukur.

“Dengan kemampuan tanggap, cermat dan tangkas dalam menjawab tantangan Humas kedepannya. Ditambah pertumbuhan teknologi Artificial Intelligent (AI) diharapkan dapat membantu praktisi Humas dalam menganalisis sehingga pemantauan yang lebih awal dapat memberikan respon terukur dan dampak yang diproyeksikan dapat teratasi,” kata Wakil Presiden dalam sambutannya yang disampaikan melalui webinar saat membuka kegiatan Konvensi Nasional Humas (KNH) 2020 di Jakarta, Jumat (4/12).

KNH merupakan kegiatan tahunan Perhumas yang diikuti seribu praktisi humas Indonesia yang berasal dari kalangan industri, pemerintahan, dan akademisi. Tema yang diangkat Perhumas adalah “Insan Humas yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif. KNH yang digelar secara virtual untuk pertama kalinya ini berjalan lancar.

Tingkatkan Kesadaran Masyarakat

Lebih jauh Wapres mengatakan, ruang lingkup digital yang baru ini dapat mendorong peningkatan reputasi dan citra institusi swasta dan badan-badan pemerintahan sehingga dapat memunculkan banyak potensi inovasi untuk mempertahankan relevansi serta pengaruh institusi ini di era digital. Selain itu, citra positif dan reputasi yang baik akan terbangun dengan sendirinya melalui tutur kata dan aksi nyata tiap individu maupun institusi dalam merespon isu-isu sosial di Indonesia.

“Untuk itu dibutuhkan kolaborasi lintas sektor tanpa henti dan mengukuhkan komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan insan Humas Indonesia maupun pengetahuan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi Perhumas juga turut menyukseskan program pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, termasuk menyukseskan program vaksinasi nasional yang betujuan menumbuhkan kesadaran dan keyakinan manfaat vaksin melalui program Vaksinasi Untuk Negeri’,” katanya.

Tren Global

KNH berlangsung selama dua hari Jumat-Sabtu (4-5 Desember 2020) dengan menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Hari pertama KNH membahas tiga isu utama, yakni sesi 1 - Tren Global: Kreativitas, Teknologi dan Komunikasi; sesi 2- Humas Pemerintah: Membangun Kepercayaan Publik. Sesi 3 - Strategi dan Integrasi Komunikasi: Akuntabilitas, Transparansi dan Etika

Pada sesi 1, pembicara Fiona Cassidy, Board Director Global Alliance mengatakan, teknologi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas Humas saat ini. Dengan kehadiran pandemi Covid-19, membuat Humas harus lebih terbiasa terhadap penggunaan teknologi sebagai saluran komunikasi di era kebiasaan baru.

“Menjadi humas yang Adaptif, Kolaboratif dan Inovatif, tidak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi, cara berkomunikasi yang menarik dan diterima oleh banyak orang melalui kreativitas saat membangun pesan kunci atas apa yang hendak disampaikan,” ujar Fiona.

Pembicara lainnya, Darren Burns, CEO Gollin Group Asia Pacific mengatakan, Covid-19 telah mengubah praktisi komunikasi untuk dapat beradaptasi dengan segala kondisi yang ada. Berbagai kebiasaan baru seharusnya dapat ditangkap oleh praktisi humas untuk memilah pesan dan saluran komunikasi yang tepat untuk menjangkau audience yang lebih luas lagi.

“Menurut riset, dapat meningkatkan 50% keyakinan publik ketika pesan yang dibangun selaras dengan perjalanan pelanggan. Pelaku komunikasi harus menanamkan keahlian menganalisa untuk mengembangkan sense of creativity humas semakin tajam.

Terintegrasi

Sementara pada sesi 2, Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., MA selaku Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengatakan, humas pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan integrated communication. Tidak ada lagi ego sektoral dalam kinerja humas pemerintah. Diperlukan kerja sama yang intens lintas lembaga sesuai dengan program yang direncanakan masing-masing lembaga atau institusi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut jadi pembicara mengatakan, strategi komunikasi publik yang dirancang oleh jajaran pemerintahan haruslah dinamis dan berkembang. Pertama, menggunakan bahasa yang sama dengan audience. Kedua, menggunakan berbagai macam saluran komunikasi mulai dari media konvensioinal, media sosial, dan melalui influencers atau komunitas.

“Aspek ketiga, menggunakan narasi tunggal, untuk meminimalisir adanya bias informasi yang diterima oleh publik. Dan yang keempat, berorientasi pada isu positif serta kelima adalah menentukan pesan inti. Inti dari pesan yang disampaikan haruslah mengacu pada isu positif yang hendak dipublikasikan oleh pemerintah ke khalayak umum,” katanya.

Pembicara terakhir sesi ini turut menghadirkan pembicara dari Bank Indonesia yaitu Muhamad Nur, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Ia memaparkan bahwa BI melakukan komunikasi yang efektif dalam kondisi dimana ketidakpastian meningkat sebagai upaya meningkatkan efektivitas kebijakan moneter menyuarakan “kebijakan yang bermanfaat” dari pemerintah. Salah satunya adalah dengan mengelola literasi keuangan.