• 7

Kapolri: Fatwa MUI Tidak Bisa Menjadi Referensi Penegakan Hukum Polri

Kapolri: Fatwa MUI Tidak Bisa Menjadi Referensi Penegakan Hukum Polri



Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (Foto: Antarafoto)
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 56 Tahun 2016 mengenai hukum penggunaan atribut Natal. Menurut Tito, fatwa tersebut tidak bisa menjadi referensi penegakan hukum oleh Polri.
"Fatwa MUI ini bukan hukum positif, sehingga tidak bisa menjadi referensi untuk produk hukum yang jadi domain dari Polri untuk ditegakkan, karena Polri penegak hukum positif," ujar Tito saat ditemui usai upacara Korps Raport kenaikan pangkat perwira tinggi Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/12).
Meski demikian, pihaknya tetap menghargai fatwa tersebut.
“Kita hargai fatwa MUI, tapi untuk bahan koordinasi. Kalau kita lihat yang penting itu tidak boleh ada pemaksaan pada karyawan harus menggunakan atribut tertentu atau akan dipecat. Ini yang perlu disosialisasikan,” ujarnya.
Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram.
Tito telah memberi instruksi kepada jajaran kepolisian untuk melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk menjaga ketertiban masyarakat, termasuk membangun komunikasi dengan sejumlah ormas agar tidak bertindak melanggar hukum.

Kalau ada pelanggaran hukum apalagi anarki, tangkap!

- Kapolri Jenderal Tito Karnavian

"Tidak boleh ada ormas-ormas berupaya membuat tindakan-tindakan sendiri yang mengganggu ketertiban masyarakat atas nama menegakan fatwa MUI. Enggak bisa. Kami sudah koordinasi dengan MUI bahwa domain penegakan itu adalah domain pemerintah. Kalau ada pelanggaran hukum apalagi anarki, tangkap!" kata Tito.

NewsFatwa MUIFatwa Atribut Agama LainTito Karnavian

500

Baca Lainnya