Terpilih Anggota Tidak Tetap DK PBB, GMNI Soroti Isu Kemanusiaan dan Stabilitas Kawasan

DPP GMNI
Organisasi Pemuda dan Mahasiswa
Konten dari Pengguna
9 Juni 2018 3:51 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari DPP GMNI tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Terpilih Anggota Tidak Tetap DK PBB, GMNI Soroti Isu Kemanusiaan dan Stabilitas Kawasan
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Terpilihnya kembali Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB memiliki peran strategis untuk stabilitas nasional juga sebagai intermediator kepentingan global, khususnya posisi Indonesia sebagai perwakilan negara kawasan Asia-Pasifik.
ADVERTISEMENT
Setelah mendapatkan dukungan sebanyak 144 suara dari 190 negara yang hadir, Indonesia bersaing dengan Maladewa yang mendapatkan 46 suara. Hal ini membuktikan pengaruh Indonesia di kancah internasional sangat dibutuhkan.
Sebelumnya, Indonesia sudah pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB sebanyak tiga kali, yaitu periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP GMNI, bidang Hubungan Internasional, Made Bryan Pasek mengatakan, "Kehadiran Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB ini sudah sesuai dengan prinsip politik bebas-aktif Indonesia yang juga tertuang dalam amanat pembukaan UUD 1945, yakni ikut serta menciptakan perdamaian dunia", ucapnya.
Made Bryan mengingatkan, adapun catatan untuk pemerintah saat ini adalah diplomasi internasional yang dilakukan sebaiknya jangan sampai mengesampingkan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa hanya demi citra di mata internasional.
ADVERTISEMENT
"Jangan sampai hanya demi citra dan atas nama solidaritas internasional, namun mengesampingkan kedaulatan kita sebagai bangsa dan kepentingan nasional kita", tegas Made Bryan Pasek.
Dengan masuknya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB dapat memperluas pengaruh Indonesia untuk terlibat langsung dalam merumuskan arah kebijakan politik internasional yang berpihak pada stabilitas nasional dan stabilitas kawasan.
"Ada dua permasalahan yang harus diperhatikan Indonesia sebagai perwakilan negara kawasan Asia-Pasifik, yaitu persoalan kemanusiaan dan keamanan kawasan seperti konflik kemanusiaan di Rohingya, Myanmar, konflik kepentingan di Laut China Selatan serta kemerdekaan Palestina", tambahnya.
Namun sejatinya, bila dikaitkan dengan politik dalam negeri, pertaruhannya adalah stabilitas nasional. "Semakin stabil politik dalam negeri kita, maka semakin efektif pula peran Indonesia dalam membawa misi perdamaian", tutupnya
ADVERTISEMENT