Menanti Indonesia Merangkul Negara ASEAN Selesaikan Krisis Rohingya

Presiden Joko Widodo terima keketuaan Asean 2023 dari Kamboja. Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Association of Southeast Asia Nation (ASEAN) yang secara resmi didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh lima negara pendirinya yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina merupakan satu-satunya bentuk kerja sama regional di wilayah Asia Tenggara. Kelima negara anggota lainnya kemudian secara berurutan bergabung dimulai dari Brunei Darussalam (8 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos dan Myanmar (23 Juli 1997) hingga yang terakhir adalah Kamboja (30 April 1999) (Gramedia, 2021). Perkembangan terbaru saat ini Timor Leste secara resmi sudah berstatus negara pengamat pasca diumumkannya di KTT ASEAN di Kamboja pada 11 November 2022 yang kemudian baru akan dinaikkan statusnya menjadi negara anggota apabila telah berhasil memenuhi roadmap yang saat ini sedang disusun oleh negara anggota ASEAN lainnya (Secretariat, 2022).

ASEAN dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya walaupun memiliki latar belakang negara anggota yang berbeda-beda. Tujuan dibentuknya ASEAN tercantum dalam pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa ASEAN menjamin hak rakyat dan negara anggotanya untuk dapat hidup damai di dunia dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis. Kepatuhan dalam menjalankan nilai Piagam ASEAN utamanya dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai demokrasi menjadi salah satu tantangan utama yang disoroti oleh Presiden Joko Widodo pada Sidang Pleno KTT ASEAN ke-40 di Kamboja (Indonesia, 2022).

Apabila berbicara mengenai HAM dan demokrasi maka isu kemanusiaan di Rohingya adalah salah satu isu keamanan di kawasan ASEAN yang saat ini sudah menjadi sorotan internasional. Isu kemanusiaan sebagai akibat diskriminasi terhadap etnis Rohingya semakin diperburuk dengan adanya kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil hasil Pemilu yang dipimpin oleh National League for Democracy pada 1 Februari 2021 yang menimbulkan gelombang protes besar-besaran sehingga jatuh korban jiwa dan meningkatnya volume pengungsi ke negara lain (Ramiz & Sari, 2022). Isu kemanusiaan Rohingya yang terjadi di Myanmar membagi negara-negara anggota ASEAN ke dalam tiga kelompok besar sesuai perbedaan respons yang diberikan (Untoro, Idris, & Hardiwinoto, 2016).

Sejumlah imigran etnis Rohingya berjalan usai terdampar di pantai di kawasan Gampong Baro, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (8/1/2023). Foto: Khalis Surry/ANTARA FOTO

Kelompok pertama terdiri dari negara-negara yang menaruh perhatian pada isu Rohingya dan turun tangan memberikan bantuan secara aktif terhadap penyelesaian konflik yaitu terdiri dari Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kelompok kedua yang terdiri dari Brunei Darussalam, Singapura dan Filipina merupakan negara yang peduli akan isu Rohingya tapi tidak aktif melibatkan dirinya dalam upaya penyelesaian konflik. Kelompok ketiga merupakan negara-negara yang tidak menunjukkan ketertarikannya terhadap isu Rohingya yang ditunjukkan dengan sikap lebih banyak diam dan kurang berperan aktif dalam menanggapi isu ini di mana Vietnam, Laos dan Kamboja dikategorikan masuk ke dalam kelompok terakhir ini.

Berangkat dari penjelasan di atas maka menurut pendapat penulis penyelesaian isu Rohingya di Myanmar layak menjadi agenda prioritas karena sifatnya yang merupakan tantangan internal dan tingkat urgensinya yang tinggi. Hal ini selaras dengan tema yang diusung oleh Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth yang memiliki semangat untuk memperkuat ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan yang stabil dan damai sehingga mampu membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih kuat antar negara anggotanya dalam rangka menyongsong Agenda Global ASEAN 2045 sebagai kelompok negara yang lebih adaptif, responsif serta kompetitif (INDONESIA, 2022).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan terdapat tiga poin utama yang dapat diupayakan bersama dalam menjawab tantangan bagi stabilitas keamanan kawasan dalam bentuk isu Rohingya (Indonesia, 2022). Pertama adalah adanya kesadaran dan dorongan kolektif untuk menjalankan Piagam Asean seutuhnya. Pengambilan keputusan untuk situasi yang terjadi di Myanmar harus berpegang pada nilai Piagam ASEAN karena ini adalah perkara pertaruhan kredibilitas ASEAN di mata internasional sehingga tidak boleh sampai salah langkah.

Poin kedua terkait dengan penguatan kelembagaan ASEAN agar tetap relevan di tengah dinamika politik regional kawasan yang berkesinambungan dengan poin ketiga yaitu memperkuat peran ASEAN dalam mewujudkan sinergisitas kawasan yang tangguh yang dapat dilihat dalam aspek ketahanan pangan, infrastruktur kesehatan dan stabilitas ekonomi kawasan.

Indonesia memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya yang kemudian berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Sebagai salah satu dari lima negara pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peranan penting dalam keberadaan nilai-nilai yang kemudian menjadi pondasi organisasi yang tertuang dalam Deklarasi ASEAN 1967, Piagam ASEAN bahkan The ASEAN Way serta pemegang potensi pasar terbesar berkat keuntungan bonus demografinya semakin memperkuat posisinya di kawasan. Indonesia juga merupakan penggagas tiga pilar ASEAN Community yaitu ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Sosio-Culture Community (ASCC) dalam Bali Concord II yang kemudian dilanjutkan pada Bali Concord III yang menghasilkan blueprint ASEAN Community 2015 (Ramadhony & Firmansyah, 2022).

Presiden Joko Widodo terima keketuaan Asean 2023 dari Kamboja. Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Ditambah lagi dengan didapuk menjadi Ketua ASEAN 2023, Indonesia menjadi semakin diuntungkan karena adanya power dalam mengimplementasikan kepentingan politik kawasan (Kristianto, 2022). Ketidakstabilan kawasan terutama dalam penyelesaian isu Rohingya di Myanmar pasca pengambilalihan militer merupakan salah satu isu yang ingin dibawa selain karena keinginan untuk menjalankan nilai Piagam ASEAN seutuhnya tetapi juga karena keberhasilan dalam penanganan ini akan semakin meningkatkan citra positif Indonesia di mata internasional menyusul prestasi mengesankan Indonesia pada pelaksanaan KTT G20 baru-baru ini.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar saat ini sudah mengalami eskalasi yang kemudian berkembang menjadi tantangan bagi keterpaduan negara anggota ASEAN. Sudah saatnya konsolidasi internal dilakukan agar Myanmar mau menerima dengan tangan terbuka bantuan yang diberikan tanpa mengabaikan konstitusi yang berprinsip pada perlindungan kesejahteraan dan hak asasi umat manusia (Roberts, 2010) di mana hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan pilar ASEAN Sosio-Culture Community dalam ASEAN Community.

Pilar ASCC yang menitikberatkan sosial budaya berkaitan erat dengan penyebab awal diskriminasi dan kekerasan yang dialami etnis Rohingya di mana didukung juga oleh adanya poin mengenai perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi perempuan, anak-anak, disabilities people dan disadvantaged group (Mali, 2017) yang diharapkan akan membuka pintu lebih lebar bagi bentuk inisiatif bersama ASEAN untuk menanggulangi dan mencegah isu ini terjadi lagi masa depan. Isu kemanusiaan Rohingya tidak hanya mengancam stabilitas Myanmar tetapi juga pada stabilitas keamanan dan kesejahteraan negara tujuan pengungsi seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand karena berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal dan akses terhadap pelayanan kesehatan pengungsi (Bangun, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa isu ini sudah tidak lagi sebatas urusan internal tapi juga menjadi tantangan bersama bagi negara anggota ASEAN lainnya.

Sejumlah imigran etnis Rohingya berjalan usai terdampar di pantai di kawasan Gampong Baro, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (8/1/2023). Foto: Khalis Surry/ANTARA FOTO

Sebagai negara yang akan memegang tongkat kepemimpinan ASEAN tahun 2023, Indonesia dapat menggunakan daya tawarnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya untuk mulai menyoroti isu Rohingya di Myanmar sehingga negara anggota ASEAN tidak terbagi lagi menjadi beberapa kelompok respons yang berbeda. Apa yang selama ini sudah dilakukan oleh ASEAN mengalami keterbatasan karena prinsip non-interferensi sehingga kebanyakan upaya diskusi dan negosiasi hanya berhenti sampai di forum bermuara pada yang terjadi di Myanmar masih berlangsung hingga saat ini (Mali, 2017).

Agar tidak bertentangan dengan prinsip ASEAN Way maka upaya pendekatan konstruktif harus terus digencarkan dengan mengajak negara anggota lain untuk meyakinkan Myanmar bahwa menghilangkan diskriminasi dan menerima etnis Rohingya akan membawa dampak positif bagi negara bersangkutan karena akan menjadi awal bagi kerja sama yang lebih luas dengan komunitas internasional lainnya.

Bentuk upaya lain yang dapat dilakukan Indonesia untuk penyelesaian konflik juga dapat dilakukan dengan mempromosikan dan mendorong keterlibatan aktif negara anggota dalam ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang didirikan dengan mandat untuk mewujudkan pembangunan progresif pada Hak Asasi Manusia di kawasan (Untoro, Idris, & Hardiwinoto, 2016). Dengan semakin banyak yang turut ambil andil AIHCR diharapkan mampu memberi perlindungan dan mengampanyekan HAM warga etnis Rohingya yang saat ini kebanyakan terpaksa harus mengungsi di berbagai negara Asia Tenggara.