Panik

Buku manual relawan #2019GantiPresiden. (Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan)

Ada hal yang mengusik nalar kita dalam berbangsa dan bernegara. Perilaku rakyat yang harusnya dijaga, dirawat, dilindungi justru dikebiri.

Gerakan #2019gantipresiden menjadi kian masif karena ada kepanikan dalam tubuh rezim itu sendiri, mengapa meresponnya dengan kepanikan? Sehingga represif? Menggunakan alat negara untuk mengintimidasi?

Wahai rezim, mengapa rezim latah, panik, hanya perkara kaus, biarkan saja, biarkan berkembang. Rezim itu idealnya pengatur "lalu lintas perdebatan, dialog antar warga, bukan hakim!"

Sama halnya juga dengan gerakan #2019TetapJokowi, biarkan saja, itu gerakan sosial civil society. Itu justru pertanda masyarakat hidup, masyarakat melek politik.

Setelah Jakarta, rupanya gerakan #2019gantipresiden juga menjalar ke kota Medan. Di sosial media, beredar surat edaran Pemko Medan yang melarang atribut #2019gantipresiden pada CFD di Medan. Beredar pula video di sosial media seorang pria tak boleh memasuki area lapangan merdeka Medan karena memakai kaus 2019#gantipresiden.

Ini sinyal apa? Rezim panik? Rezim ini seharusnya mampu mengimbangi gelombang gerakan #2019gantipresiden dengan perdebatan yang sehat bukan dengan memukul warga atas aspirasinya!

Rezim ini perlu belajar 'teori kedaulatan rakyat', agar memahami pentingnya kehendak rakyat dalam iklim demokrasi. Rezim ini juga perlu belajar demokrasi secara substansi agar tak merasa paling toleran, paling demokratis, paling pancasilais, paling humanis.

Dasar dari demokrasi adalah pembatasan kekuasaan pemerintah, obsesi dari demokrasi adalah rakyat yang memerintah, dan tujuan dari demokrasi adalah seluruh kebijakan berasal dari rakyat!

Ayolah Pak Jokowi, apa ini pertanda kepanikan? tolong perintahkan seluruh alat negara untuk tak bertindak represif, rakyat dengan segala ekspresi politiknya mesti dilindungi, bukan dipersekusi!