20 Tahun Reformasi, Bamsoet Ingin Pemerintah Punya Acuan Jelas

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mematangkan kajian tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Legislator Golkar itu mengharapkan MPR bisa segera menghidupkan GBHN demi memperjelas arah perjalanan bangsa.

Bamsoet mengatakan, era reformasi di Indonesia telah memasuki usia ke-20. Menurutnya, pemerintah harus punya acuan jelas di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

“Mengimbau MPR untuk melakukan kajian terhadap perumusan GBHN yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan Indonesia di masa yang akan datang,” ujar Bamsoet merespons peringatan reformasi ke-20, Senin (21/5).

Sebelumnya, Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri juga menyuarakan pentingnya kembali menghidupkan GBHN. Ketua umum PDI Perjuangan itu mengenalkan istilah Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai pengganti GBHN.

Ide Megawati itu memperoleh respons banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Bahkan, MPR yang memiliki kewenangan mengamendemen UUD 1945 menganggap GBHN diperlukan untuk memperjelas arah pembangunan bangsa dan negara.

Bamsoet menambahkan, segenap elemen bangsa Indonesia harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Mengingat seluruh masyarakat berperan penting dalam memperkuat rasa nasionalisme dan memajukan bangsa Indonesia,” tegasnya.(*)