Di Depan Dubes AS, Bamsoet Tegaskan Sikap Pemerintahan Jokowi Soal Palestina

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan kegelisahan umat Islam tanah air terhadap rencana Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Jerussalem. Bamsoet -panggilan akrabnya- meminta pemerintahan negeri Paman Sam itu menunda rencana itu agar tak memperburuk ancaman terhadap perdamaian dunia.

Bamsoet menyampaikan permintaannya saat menerima Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan di ruang kerja pimpinan DPR RI, Jakarta, Kamis (5/4). Legislator Golkar itu mengingatkan AS bahwa persoalan pemindahan kantor kedutaan merupakan isu sensitif di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

"Ini isu yang sangat sensitif dan bisa menjadi pukulan telak dalam hubungan Amerika dengan negara berpenduduk muslim lainnya. Saya harap rencana pemindahan kedutaan tersebut bisa ditunda, sehingga lingkungan global tetap stabil," ujar Bamsoet yang dalam kesempatan itu didampingi dua wakilnya, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha, anggota Komisi XI DPR M Misbakhun, serta anggota Komisi III DPR Ahmad Syahroni.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komitmen kuat terhadap kemerdekaan Palestina. Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif juga ikut andil dalam mewujudkan perdamaian dunia, sekaligus menolak segala bentuk penjajahan maupun konflik kekerasan termasuk yang kini dialami Palestina.

"Sebagai sebuah bangsa dan negara, Indonesia punya kekuatan dan kepercayaan berbicara mewakili dunia Islam. Jika Amerika bisa merepresentasi kekuatan dunia barat dan mampu membangun dialog secara baik dengan Indonesia, saya kira akan membawa banyak manfaat bagi dunia islam dan perdamaian dunia," ujar Bamsoet.

Karena itu Bamsoet meminta AS ikut mendukung posisi Indonesia sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019-2020. Menurutnya, Indonesia juga mengharapkan dukungan serupa dari negara lainnya yang yang memiliki pengaruh besar di PBB.

"Indonesia punya kekuatan dan kelebihan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kami negara dengan penduduk muslim terbesar, sukses menyelenggarakan demokrasi, kondisi keamanan dan stabilitas politik dalam negeri terjaga dengan baik, pertumbuhan ekonomi juga semakin kuat," jelas Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet juga menyinggung tentang kerja sama Indonesia dengan AS di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya. Khusus perdagangan, total transaksi Indonesia-AS pada 2017 mencapai USD 25,908 miliar.

Dari angka itu, ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 17,787 miliar. Sedangkan impor Indonesia dari AS sebesar USD 8,121 miliar. “Indonesia surplus USD 9,666 miliar," ujar Bamsoet.

Surplus perdagangan itu seiring dengan kenaikan investasi AS di Indonesia. Investasi baru dari AS pada 2016 mencapai USD 1,16 miliar, sedangkan pada 2017 menjadi USD 2 miliar.

Bamsoet menambahkan, AS berkomitmen meningkatkan investasinya di Indonesia. Bahkan, Wakil Presiden AS Michael Richard Pence saat berkunjung ke Indonesia pada April 2017 menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan investasi menjadi USD 10 miliar.

"DPR mendukung berbagai kerjasama Indonesia dengan berbagai negara lain, termasuk Amerika, dengan prinsip berkeadilan dan saling menguntungkan,” ucap Bamsoet.(*)