Dukung Kebijakan Jokowi, Misbakhun Sosialisasikan Transaksi Non Tunai di Depan Ratusan Mahasiswa​

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memanfaatkan bulan Ramadhan 2018 untuk ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, yakni transaksi non tunai dalam sebuah seminar nasional bertajuk ‘Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Bertransaksi Non Tunai’ yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unmer Pasuruan bekerjasama dengan Manifest Institute di Pasuruan, Sabtu (02/06).

Misbakhun mengatakan, Presiden Jokowi terus mendorong jajarannya untuk mulai beralih menggunakan transaksi non tunai dalam proses keuangannya. Dalam persaingan global yang menuntut perbaikan dan kecepatan, penggunaan transaksi dimaksud dinilai dapat membantu.

“Mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa, saat ini harus berperan dalam melakukan sosialisasi transaksi non tunai kepada masyarakat. Pasalnya, hal ini digunakan untuk menyederhanakan cara bertransaksi di masyarakat dan Indonesia bisa terbuka dengan sistem digitalisasi yang berkembang,” kata Misbakhun.

Legislator Golkar kelahiran Pasuruan itu menekankan bahwa sistem pembayaran itu dioperasikan oleh Bank Indonesia.

“Bank Indonesia  berfungsi sebagai bank central, dia mengelola devisa,  menjaga stabilitas harga dan nilai tukar mata uang kita," terang dia.

Misbakhun menjelaskan bahwa landasan hukum sistem pembayaran ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 Pasal 1 Ayat (6) jo UU Nomor 2004 Jo UU Nomor 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Yang menyatakan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Misbakhun yang getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu mengatakan, peran BI dalam sistem pembayaran yang aman dan efisien itu ada lima, yakni pengawasan, operator, fasilitator, perizinan dan regulator.

"Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa arah sistem pembayaran kita saat ini diberikan pilihan dan kemudahan dalam bertransaksi. Karena itu harus kita bisa manfaatkan dengan sangat baik," ujarnya.

Di lain sisi, Misbakhun mengakui, masih banyak masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk pendidikan di universitas.

"Karena itu mahasiswa Unmer menjadi bagian penting dalam sosialisasi transaksi non tunai," pesannya.

Asisten Manager Pengawasan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Malang, Putri Sofia menekankan bahwa transaksi non tunai ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari karena secara global sudah mulai dilakukan.

"Sekarang kan tidak mungkin kita membawa uang tunai dalam jumlah yang besar lebih dari 1 miliar," ujar putri.

Bahkan, lanjut dia, beberapa program pemerintah pusat saat ini seperti Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) sudah menerapkan sistem non tunai seperti pembayaran tol, pembelian tiket kereta, pesawat, dan lain-lain.

"Jadi, mari kita bersama-sama terus mensosialisasikan ini kepada masyarakat agar warga tidak kesulitan saat akan melakukan transaksi non tunai," harapnya.

Di sesi akhir, Misbakhun memberikan kuis berhadiah tambahan Rp1 juta rupiah bagi peserta yang bisa menyebutkan nama Gubernur Bank Indonesia yang baru. Setelah beberapa orang salah menyebutkan nama Gubernur Bank Indonesia, ternyata ada 1 orang mahasiswi bisa menyebutkan dengan benar nama Perry Warjiyo.

"Anda mendapatkan Rp1 juta rupiah dan 1 buah kartu e-money dari Bank Indonesia," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ronny Winarno, dan civitas akademika Unmer Pasuruan. (*)