Konten dari Pengguna

Pengelolaan Limbah B3 di Sektor Industri Indonesia

Rame
Rame adalah Pembina Industri di BBSPJPPI Kemenperin, lulusan Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, auditor halal LPH BBSPJPPI Semarang, pelatih penulisan artikel ilmiah, serta ahli dalam teknologi IPAL dan pencegahan pencemaran industri.
1 Mei 2023 18:04 WIB
·
waktu baca 4 menit
comment
25
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Rame tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Petugas memeriksa sampah plastik yang diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/6). Foto: ANTARA FOTO/Andaru
zoom-in-whitePerbesar
Petugas memeriksa sampah plastik yang diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/6). Foto: ANTARA FOTO/Andaru
ADVERTISEMENT
Menerapkan kebijakan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di sektor industri merupakan langkah penting yang diambil pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan lingkungan. Sebagai salah satu langkah nyata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menggarisbawahi pentingnya pengelolaan limbah B3 yang baik dan bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun.
Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan limbah B3, sektor industri diharapkan memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan regulasi yang ada. Penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola limbah B3 dengan aman dan efisien. Selain itu, pemerintah juga mendorong industri untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001, yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, termasuk pengelolaan limbah B3.
Salah satu contoh upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah B3 adalah melalui program HPSN 2023 yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan sampah yang efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, daerah seperti Magetan, Banda Aceh, Tegal, Surakarta, dan Bali telah merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan pengelolaan limbah dan limbah B3 serta peningkatan kapasitas pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
ADVERTISEMENT
Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan oleh perusahaan adalah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan). Program ini bertujuan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Salah satu indikator keberhasilan PROPER meliputi volume pengelolaan limbah B3 hasil proses produksi.
Dalam konteks pengelolaan limbah B3 rumah tangga, strategi pengelolaan limbah B3 perlu dikembangkan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah juga perlu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mengurangi sampah dan produk limbah melalui pendekatan ekonomi berbasis sirkular.
Menerapkan sistem ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah B3 juga merupakan salah satu implementasi kebijakan pemerintah. Inisiatif ini mendorong sampah dan limbah B3 untuk didaur ulang atau dimanfaatkan menjadi sumber daya proses produksi, baik bahan baku maupun energi.
ADVERTISEMENT
Menerapkan kebijakan pengelolaan limbah B3 di sektor industri merupakan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan dan limbah B3 yang baik akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Salah satu strategi dalam menerapkan kebijakan pengawasan pengelolaan limbah B3 adalah pemberian insentif kepada perusahaan yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan limbah. Hal ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan untuk lebih peduli dan bertanggung jawab dalam mengelola limbah yang dihasilkan. Selain itu, menerapkan prinsip “pencemar membayar” juga merupakan salah satu upaya pengendalian pencemaran limbah B3.
Di sektor industri, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya, diperlukan pedoman khusus dalam pengelolaan limbah B3, termasuk identifikasi limbah, regulasi, dan pelaku pengelolaan. Sementara itu, dalam pengelolaan limbah medis infeksius yang termasuk dalam kategori limbah B3 harus dilakukan dengan baik di bidang kesehatan. Di antaranya mengangkut dan memusnahkan limbah infeksius sesegera mungkin, menerima limbah B3 infeksius dari fasilitas kesehatan, dan menjaga kualitas lingkungan sekitar.
ADVERTISEMENT
Pengelolaan limbah B3 perlu ditingkatkan dengan menerapkan konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Dalam pengelolaan limbah B3 di industri, seperti PT Bukit Asam Tbk misalnya, dilakukan upaya daur ulang limbah besi dengan rendemen absolut 11,69 ton dan nilai penghematan Rp1.875.516.000. Menerapkan teknologi daur ulang juga dapat membantu mengurangi jumlah limbah B3 yang harus diolah dan didaur ulang.
Penerapan kebijakan pengelolaan limbah B3 di sektor industri memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan pengelolaan limbah B3 dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Sangat penting untuk terus mengetahui perkembangan terkini mengenai penerapan kebijakan pengelolaan limbah B3 di sektor industri agar masyarakat lebih peduli dan terlibat dalam upaya pengelolaan limbah yang lebih baik dan ramah lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan pengelolaan limbah B3, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif limbah B3.
ADVERTISEMENT