kumplus- Opini Rasamala- Komnas HAM
12 Oktober 2021 13:19
ยท
waktu baca 4 menit

Membubarkan KPK

Untuk mengatasi korupsi yang mengakar, sistemik, dan masif di Hongkong, Independent Commission Against Corruption (ICAC) didirikan pada 1974. Salah satu tugas pertamanya: mengusut dugaan korupsi bekas Kepala Kepolisian Peter Godber yang memiliki aset sebesar 4,3 juta dolar Hongkong. ICAC berhasil. Setahun kemudian, Godber diekstradisi dari Inggris, diadili, dan dihukum pidana 4 tahun karena terlibat konspirasi dan menerima suap.
ICAC adalah salah satu role model lembaga antirasuah Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2001, mantan komisioner ICAC Betrand de Speveille terlibat dalam kajian pembentukan KPK.
Sebagai anak kandung reformasi, KPK dibentuk berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 dan mulai bertugas pada tahun 2003 untuk mencegah dan menangani kejahatan korupsi. Di balik pembentukan lembaga ini, ada pemahaman bahwa kejahatan korupsi di Indonesia sudah teramat parah, sampai-sampai menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara, dan lembaga penegak hukum konvensional dinilai tidak mampu mengatasinya.
Keuntungan berlangganan kumparan+
  • Ratusan konten premium dari pakar dan kreator terbaik Indonesia
  • Bahasan mendalam dengan kemasan memikat
  • Pengetahuan, hiburan, dan panduan yang solutif untuk hidupmu
Konten Premium kumparan+
Berkaca pada situasi sekarang, membubarkan KPK mungkin pilihan yang paling rasional. Simak pandangan Rasamala Aritonang, salah satu dari 57 pegawai KPK yang tersingkir, pada daftar konten.