Kumplus- Dibekap Polusi Jakarta- Polusi Jakarta

Setelah Pemerintah Divonis Bersalah soal Hak atas Udara Bersih

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law Ketua Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
7 Oktober 2021 11:31
ยท
waktu baca 5 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Setelah mengalami delapan kali penundaan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya membacakan putusan atas perkara nomor 374/PDT.G/LH/2019. Perkara tersebut merupakan gugatan dari 32 warga negara Indonesia (lebih dikenal dengan Gugatan Warga Negara) tentang Polusi Udara Jakarta.
Putusan Majelis Hakim menyatakan Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam mengendalikan pencemaran udara di Jakarta.
Putusan ini patut diapresiasi, karena Majelis Hakim memutus agar pemerintah membuat beberapa kebijakan dan melaksanakan beberapa tindakan administratif dengan terobosan-terobosan strategis dalam pengendalian pencemaran udara. Tujuannya guna menjamin pemenuhan hak warga atas udara bersih.
Lanjut membaca konten eksklusif ini dengan berlangganan
Keuntungan berlangganan kumparan+
check
Ribuan konten eksklusif dari kreator terbaik
check
Bebas iklan mengganggu
check
Berlangganan ke newsletters kumparan+
check
Gratis akses ke event spesial kumparan
Konten Premium kumparan+
Majelis Hakim menyatakan Presiden RI, segenap menteri, dan Gubernur DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum & lalai dalam mengendalikan pencemaran udara di Jakarta. Apa yang bisa kita harapkan? Opini Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif ICEL