Pilbup Lombok Timur, Fiddin Bakal Bentuk Birokrasi Pemerintahan Bebas KKN

LOMBOK TIMUR - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur No 4 , HM. Syamsul Luthfi-H.Najamuddin Moestopa (FIDDIN), menegaskan komitmennya untuk mewujudkan "Zero Korupsi" demi tercapainya pemerintahan yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Fiddin juga akan mendorong akses keterbukaan publik agar warga Lombok Timur bisa tetap mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan Fiddin demi mewujudkan transparansi disemua sektor kebijakan publik.

"Partisipasi warga Lotim dalam pengawasan ini penting dilakukan agar Fiddin mendapatkan input atau feedback yang baik terhadap program pembangunan yang dilaksanakan," kata Cabup Lotim, HM Syamsul Luthfi menanggapi isu keterbukaan publik dalam konteks mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan, Sabtu (2/6).

Menurut Luthfi, untuk mewujudkan kemauan baik tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan sistem dan kemauan politik dari semua stakeholder di Lotim.

"Fiddin akan konsisten menciptakan good government di semua tingkatan program pembangunan. Dan rakyat akan dilibatkan sebagai 'watch dogs'," ungkapnya.

Ditegaskan, Fiddin akan meniadakan KKN melalui skema atau sistem pembangunan yang transparan dan kredibel. Sehingga pada akhirnya warga Lotim mendapatkan *nilai baru* dari Fiddin memenuhi janji politik terkait pemerintahan yang bersih tersebut.

Syamsul Luthfi mengungkapkan komitmen menegakkan pemerintahan yang bersih bebas KKN tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dalam bentuk visi misi Renstra Fiddin yang dikenal dengan Jargon muda, cerdas, terdidik dan merakyat ini.

"Untuk itu diperlukan keterpaduan sikap dan sinergi yang baik antara Pemda dan aparat penegak hukum guna menciptakan suatu daerah yang bebas korupsi," tukasnya.

Kakak kandung TGB ini kemudian mencontohkan, dalam penempatan pejabat di SKPD atau pun penjenjangan karier lingkup birokrasi Pemkab Lombok timur misalnya, Fiddin akan mengoptimalkan peran Baperjakat dalam melakukan need assesment terhadap kapasitas dan track record pejabat yang akan mendapatkan promosi jabatan ataupun kenaikkan kariernya.

"Fiddin akan merombak budaya politik dalam birokrasi Lotim yang terkesan ABS dan like and dislike,"beber Syamsul Luthfi.

Optimalisasi dan penguatan peran dan fungsi Komisi Negara Baperjakat dilakukan untuk menghindari politisasi pengembangan karier dilingkungan SKPD maupun PNS oleh kepentingan elit politik maupun elit eksekutif.

"Pendek kata Fiddin akan mengedepankan the right man on the right place untuk promosi karier ataupun kenaikan jabatan dilingkungan birokrasi,"tegas Syamsul Luthfi.

Untuk itu guna menyongsong era baru di Lombok Timur, Fiddin akan berjuang memenangkan Pilkada Lombok Timur agar cita-cita perubahan yang diamanatkan oleh warga Lotim bisa terwujud.

"Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi dan pembentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi atensi utama Fiddin," tegasnya.