Bansos Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi di 2019

Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi (Foto: Ingram Publishing/Thinkstock)

Menjelang pemilihan umum (pemilu) pada 2019, anggaran belanja untuk bantuan sosial (bansos) meningkat pesat. Melonjaknhya bansos ini turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi di 2019 mendatang.

Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana memprediksi, pertumbuhan ekonomi di tahun depan sebesar 5,18. Sementara target pertumbuhan ekonomi pada APBN 2019 ditetapkan 5,3 persen.

Adapun anggaran pemerintah untuk bansos termasuk dalam konsumsi publik yang menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi di 2019 tersebut.

“Konsumsi publik banyak (dari) bansos,” katanya di Menara Bank Danamon, Jakarta, Kamis (6/12).

Pertumbuhan Ekonomi (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Selain konsumsi publik yang dikeluarkan negara pada bansos, kata Wisnu, tumpuan lainnya ialah pada konsumsi masyarakat secara umum.

"Konsumsi masyarakat terkait tabungan domestik bruto itu intinya swasta,” imbuhnya.

Sementara itu, Wisnu menyebut ekspor belum bisa banyak diharapkan sebagai pendorong ekonomi. Pasalnya, masih ada kekhawatiran perang dagang akan berlanjut.

“Kalau ekspor ada perang dagang enggak kuat. Investasi mulai turun tahun depan juga enggak bisa jadi pendorong utama. Harus kembali ke konsumsi masyarakat di 2019,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, bansos terus diberikan pemerintah era Joko Widodo-Jusuf Kalla. Anggaran yang dipakai di antaranya berasal dari pengalihan anggaran subsidi BBM yang dicabut Jokowi sejak menjabat Presiden Indonesia.

Salah satu jenis bansos yang diberikan berupa Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dana bansos melonjak di tahun politik. (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Dalam catatan laporan Kementerian Sosial yang terbaru, PKH tahun ini mencapai Rp 19,4 triliun. Realisasi penyaluran hingga 20 September 2018 atau periode ketiga pembagian mencapai Rp 14,77 triliun ke 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan PKH setiap tahunnya mengalami kenaikan. Selama 4 tahun Jokowi-JK memimpin, ada kenaikan sebesar Rp 13,8 triliun. Kenaikan anggaran ini diikuti dengan kenaikan jumlah KPM.

Rinciannya, pada 2014 anggaran PKH sebesar Rp 5,6 triliun dengan jumlah 2,97 juta KPM. Pada 2015, anggaran PKH naik sebesar Rp 900 juta menjadi Rp 6,5 triliun dengan jumlah KPM 3,5 juta. Pada 2016, anggaran PKH naik sebesar Rp 1,3 triliun menjadi Rp 7,8 triliun dengan jumlah KPM 5,9 juta. Lalu pada 2017 naik lagi sebesar Rp 3,5 triliun menjadi Rp 11,3 triliun dengan jumlah KPM 6,2 juta.

Kenaikan signifikan terjadi pada 2018 sebesar Rp 8,1 triliun menjadi Rp 19,4 triliun dengan jumlah KPM yang naik sekitar 400 ribu KPM menjadi 10 juta KPM dibanding 2017.

Pada 2019, pemerintah kembali menganggarkan kenaikan bantuan PKH menjadi Rp 34,4 triliun atau terjadi tambahan dana sebesar Rp 15 triliun dengan jumlah penerimanya tetap 10 juta KPM.