Cak Imin soal Kampanye di Ponpes: Pesantren Itu Wilayah Politik

Cak Imin tiba di area Gedung KPU, Jakarta, Jumat (10/8/2018). (Foto: Jafri Anto/kumparan)

Safari politik yang dilakukan capres/cawapres di pondok pesantren masih menimbulkan pro dan kontra lantaran aturan KPU melarang paslon berkampanye di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Namun, Ketum PKB Muhaimin Iskandar menilai pesantren tidak bisa dipisahkan dari politik.

Oleh sebab itu, paslon di pilpres harusnya tetap boleh safari ke pesantren meski tak boleh memberikan ajakan memilih yang eksplisit.

"Dari dulu pesantren adalah zoon politicon. Pesantren itu wilayah politik yang dari dulu memang punya semangat politik tinggi," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini di kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/10).

Menurut dia, terkait larangan kampanye di pesantren, maka langkah antisipasi bukanlah di tangan pesantren. Tapi, pihak-pihak di luar pesantren. Yang terpenting, para paslon tidak berkampanye di pesantren.

"Kalah kampanye enggak boleh, silaturahmi boleh. Yang penting enggak kampanye," tutur dia.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan, pesantren dapat digunakan para paslon sepanjang tak ada kegiatan kampanye di dalamnya.

“Kalau mereka bikin rapat internal karena pengurusnya juga orang internal semua tak melibatkan pihak lain ya enggak masalah,” kata Afifuddin saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (8/10).