Iskandar Mandji: JK Setuju Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar

Politisi Golkar Airlangga Hartarto. (Foto: Puspa Perwitasari/Antara)

Desakan bagi Partai Golkar untuk menggelar munaslub pergantian ketum mengalir deras setelah penahanan Setya Novanto oleh KPK. Sejumlah pengurus dan sesepuh Golkar menyebut nama Menperin Airlangga Hartarto sebagai kandidat kuat.

Ternyata, mantan Ketum Golkar yang juga Wapres Jusuf Kalla juga menyetujui usulan tersebut. Hal ini disampaikan mantan Wasekjen Golkar di era kepemimpinan Jusuf Kalla, Iskandar Mandji.

"Pak JK pun setuju dengan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar karena dua faktor. Pertama kalau Presiden sudah mendukung, maka Pak JK pun harus mengamankan kebijakan Presiden," kata Iskandar kepada kumparan (kumparan.com) melalui sambungan telepon, Minggu (26/11).

"Hanya perlu diketahui bahwa Pak Airlangga itu kan menteri, jadi kalau Presiden memberikan izin itu wajar. Bukan berarti Presiden ikut campur, tidak, karena Airlangga itu kan menterinya," sambungnya.

Sikap JK itu, kata Iskandar, diputuskan sesaat setelah beberapa pengurus DPD Golkar menemui JK secara tertutup untuk meminta nasihat terkait pergantian Ketum Golkar beberapa waktu lalu.

"Saya ndak begitu dengar pertemuan itu tapi setelah itu statement Pak JK ke saya itu ya saya sampaikan (seperti) sekarang," katanya.

Soal perlunya izin kepada Presiden, salah satu tim ahli Wapres JK ini membantah akan adanya indikasi atau upaya Presiden Joko Widodo ikut campur dalam pergantian Ketum Golkar. Menurutnya, apabila Airlangga ingin maju sebagai Ketum Golkar maka Airlangga sebagai Menperin memang harus izin terlebih dahulu kepada Presiden.

"Memang izin Presiden itu perlu karena dia menteri, kalau dia menteri harus izin Presiden. Jadi kalau Presiden mengizinkan, berarti dia kasih izin dia menterinya." kata Iskandar.

"Bukan diintervensi secara politik, tidak. Tapi dia sebagai menteri gitu yang perlu izin Presiden," pungkasnya.