news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Jalan Panjang Proyek Kereta Cepat yang Diusulkan Dihentikan Prabowo

23 Oktober 2018 14:22 WIB
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)
zoom-in-whitePerbesar
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)
ADVERTISEMENT
Mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia memiliki jaringan kereta cepat pertama mulai menapaki titik cerah, yakni saat Jokowi meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Lokasi groundbreaking berada di area perkebunan teh Walini milik PT Perkebunan Nusantara VIII, di Kabupaten Bandung Barat pada 21 Januari 2016 atau sudah 2 tahun 10 bulan silam.
ADVERTISEMENT
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu optimistis proyek sepanjang 142 kilometer tersebut bisa beroperasi pada tahun 2019. Saat beroperasi, waktu tempuh Jakarta-Bandung dipangkas menjadi 40 menit. Kereta rencananya berhenti di 4 stasiun yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar (dekat Gedebage) di Kota Bandung. Harga tiket kereta pun sudah dipatok Rp 200.000 per penumpang untuk sekali jalan.
Pada saat Jokowi dan masyarakat bergembira menyambut dimulainya proyek high speed train, muncul pemberitaan bila izin kereta cepat belum terbit. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator belum mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat, meskipun sudah ada seremoni groundbreaking. Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan kala itu--sekarang Menteri ESDM, menyebut PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum melengkapi dokumen perizinan.
ADVERTISEMENT
"Sudah proaktif lho, Dirutnya KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) kan orang Kementerian Perhubungan juga kan, kalau tidak salah lho. Ya sudah pasti proaktif. Perhubungan itu mendukung pengoperasian ini. Nah kita itu mengatur supaya perizinannya ini, ini bukan dipersulit," jelas Jonan.
Jonan mengatakan, izin pembangunan kereta cepat harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ada evaluasi teknis yang harus dilakukan dengan data yang lengkap, dan dievaluasi bersama. Risiko serta struktur pembangunan juga harus dievaluasi sebelum izin pembangunan dikeluarkan.
Dokumen Dalam Bahasa China hingga Sempat Mandeg Pascagroundbreaking Pascagroundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC terus melengkapi dokumen untuk izin pembangunan. Namun, Kemenhub sempat menolak dokumen yang diajukan karena masih dalam bentuk Bahasa Mandarin alias belum diterjemahkan. Selama proses perizinan, konsorsium kereta cepat asal China sama sekali tak bisa berbahasa Inggris sehingga menyulitkan proses pembahasan dan persetujuan izin di Kemenhub. Mereka akhirnya membawa penerjemah.
ADVERTISEMENT
Empat bulan berselang pascapeluncuran, proyek kereta cepat memperoleh izin pembangunan untuk 5 km, dari total panjang lintasan 142 km.
Karena izin berjalan lambat, pembangunan high speed train pertama di Asia Tenggara itu sempat terhenti setelah groundbreaking. Pembangunan kembali dilanjutkan sekitar 7-8 bulan kemudian, sambil menunggu tuntasnya seluruh perizinan.
Menteri Rini tinjau pengerjaan proyek kereta cepat (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Rini tinjau pengerjaan proyek kereta cepat (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
Proses pembangunan berjalan lambat dan bakal molor dari target. Direktur Utama (yang terbaru) KCIC Chandra Dwiputra menjelaskan, saat ini progres pembebasan tanah untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 86 km atau 60 persen dari total kebutuhan lahan sepanjang 142 km.
Sementara itu, progres konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung baru mencapai 5 persen. Adapun pengerjaan terkesan lambat dikarenakan sempat terganggu pembatasan operasional tol pada masa mudik Lebaran 2018 lalu.
ADVERTISEMENT
Chandra pun optimistis, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung selesai sesuai rencana pada semester I-2021. Menengok pengerjaan proyek tersebut melibatkan kontraktor asal China yang sebelumnya sudah sering menangani hal serupa.
“Kalau kita lihat sekarang yang kerja kan siapa, kontraktor yang sudah biasa mengerjakan di China. Kita pasti optimis dong, kecuali (kontraktornya) baru belajar,” ungkap Chandra.
Kritik Kereta Cepat hingga Muncul Kekecewaan Jepang Pengembangan mega proyek yang dibangun konsorsium BUMN RI-China tak luput dari kritik. Ada masukan agar pemerintah memfokuskan pembangunan jaringan kereta di luar Pulau Jawa yang saat ini belum semuanya, bahkan ada yang belum tersambung kereta.
Dengan modal USD 5-6 miliar pada proyek kereta cepat, dana tersebut bisa dipakai membiayai pengembangan rel di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Pembangunan rel di luar Jawa masih berjalan sangat lambat karena minimnya biaya. Sebagai ilustrasi, kebutuhan dana pembangunan 2.428 km rel kereta di Kalimantan yang membentang dari Pontianak, Banjarmasin hingga Samarinda Kalimantan mencapai Rp 22,9 triliun.
ADVERTISEMENT
Selain Pulau Kalimantan, ada pula rencana pembangunan 1.399 km rel baru Rp 41,12 triliun di Sumatera. Pembangunan ini merupakan kelanjutan dari rel yang sudah ada di Sumatera sepanjang 111 km.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)
zoom-in-whitePerbesar
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)
Selain kritik, muncul kekecewaan Jepang setelah Indonesia pada pertengahan tahun 2015 memutuskan memilih China sebagai mitra dan pemenang pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Jepang yang terlibat dari pra studi, studi hingga penawaran merasa dilangkahi oleh China dan Indonesia. Bahkan, petinggi Kemenhub menyebut proposal penawaran antara Jepang dan China serupa.
"Saya yakin Jepang sudah memberikan proposal yang terbaik. Kebijakannya tiba-tiba berubah, sulit dimengerti bagaimana akhirnya proposal China yang dipilih, saya hanya bisa menjabarkannya sebagai sesuatu yang sangat disesalkan," kata Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga saat jumpa pers seperti dikutip dari Reuters pascapengumuman Pemerintah Indonesia yang memilih China pada Oktober 2015 lalu.
ADVERTISEMENT
Atas kekecewaan Jepang, pemerintah Indonesia sampai mengirimkan delegasi untuk memohon maaf. Tidak berhenti disitu, Pemerintah Indonesia kemudian menawarkan proyek Pelabuhan Petimbang dan Kereta Medium Jakarta-Surabaya kepada Jepang.
Suntikan Modal Kereta Cepat Cair Tahun 2018, total pinjaman yang dicairkan China Development Bank (CDB) untuk KCIC akan mencapai USD 1,7 miliar. CDB telah mencairkan pinjaman tahap I untuk KCIC sebesar USD 170 juta pada April 2018 lalu dan tahap II sebesar USD 274,8 juta pada Agustus 2018.
Seluruh pinjaman yang diperoleh dipakai untuk pembebasan lahan dan membayar kontraktor yang mengerjakan. Pada pencairan tahap II, sekitar 60 persen atau sebesar USD 165,2 juta dialokasikan sebagai pelunasan uang muka kepada EPC Kontraktor di proyek kereta cepat.
Miniatur jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Miniatur jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)
"Kalau yang (dana pinjaman dari CDB) cair setahu saya sampai akhir tahun kira-kira USD 1,7 miliar," kata Menteri BUMN Rini Soemarno.
ADVERTISEMENT
Rini mengungkapkan, saat ini terowongan-terowongan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung sedang dibangun. Total ada 9 terowongan yang dibangun di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.
Total panjang 9 terowongan di sepanjang rute kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 11.791 meter. Pengerjaan seluruh terowongan akan rampung pada 2020 nanti.
Prabowo Berencana Hentikan Kereta Cepat saat Terpilih Prabowo Subianto akan mengkaji ulang beberapa proyek infrastruktur di Indonesia yang telah ditandatangi dalam perjanjian Belt and Road Intitiative China, jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024.
Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa beberapa proyek saat ini dinilai baik, namun beberapa di antaranya dinilai tidak perlu untuk dilanjutkan.
"Indonesia dan China memiliki hubungan yang baik, tapi saya kira beberapa proyek ada yang ingin kami lihat. Saya yakin ada beberapa proyek yang sangat bagus, tapi beberapa tidak diperlukan," ujar Hashim seperti dilansir South China Morning Post, Senin kemarin.
Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo. (Foto: Ricad Saka/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo. (Foto: Ricad Saka/kumparan)
Salah satu proyek yang akan dikaji lebih lanjut tersebut adalah kereta cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) yang berjarak sekitar 142 km dengan nilai proyek sebesar USD 4,5 miliar atau sekitar Rp 68,4 triliun (kurs Rp 15.200). Adapun kereta cepat ini juga mendapat sokongan pinjaman dari China Development Bank (CDB).
ADVERTISEMENT
“Saya pikir itu terlalu mahal. Kebanyakan orang akan menggunakan bus, ini jauh lebih murah dan mereka pergi dari pusat kota ke pusat kota," katanya.
Dia bilang, Prabowo bukan anti-China. Hashim mencontohkan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad yang membekukan sejumlah proyek asal Negeri Tirai Bambu tersebut senilai USD 22 miliar sejak tahun ini, namun hubungan antara Malaysia-China tetap berjalan baik.
Sementara itu, Jokowi saat memilih China sebagai pemenang pada 3 tahun lalu mengatakan bahwa proyek tersebut harus berjalan. Pembangunan jalur kereta di luar Jawa baginya penting, namun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus tetap jalan karena tidak memakai uang APBN.
APBN akan dialokaskan untuk pembangunan infrastrukur seperti reli di Kalimantan, Sulawesi da Papua.
ADVERTISEMENT
"Kalau itu uang APBN, Rp 60-70 triliun, ya saya pakai saja bikin kereta api di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Tapi ini (uangnya) dari investor, ya silakan, asalkan tidak mengganggu anggaran APBN," ujar Jokowi.