Ketua Golkar NTT: “Dukungan Parpol Terhadap Kandidat Adalah Kewenangan DPP”

Untuk pertama kalinya pemilihan Gubernur NTT dilaksanakan serentak dengan pemilihan bupati. Koalisi partai politik pun kacau balau antara provinsi dan kabupaten. Parpol di tingkat provinsi boleh berteman. Namun, di tingkat kabupaten terpaksa harus bermusuhan. Fakta ini sedang terjadi. Terkait ini, pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona, Selasa (6/2) mengatakan partai politik berjenjang secara organisatoris. Karena itu, secara organisatoris seharusnya yang dihitung betul adalah peran kabupaten yang punya bawahan hingga PAC dan ranting. “Pertanyaan soal apakah di Pilgub ini dukungan ke figur akan pecah karena partai yang punya dukungan sama di provinsi harus saling bantai di level kabupaten, menurut saya, iya. Dukungan tentu akan pecah,” kata Mikhael. Alasannya, karena pemilih tidak ada di provinsi. Yang punya massa adalah mereka yang ada di kabupaten atau kota. Oleh karena itu, sangat jelas dukungan kepada calon bupati berbeda dengan calon gubernur akan sangat berpengaruh. Kecenderungannya adalah orang akan lebih memilih figur gubernur yang didukung oleh partai di level kabupaten dan bukan provinsi. Artinya kalau untuk mengajukan calon gubernur, sebuah partai seharusnya berkoalisi dengan partai lain yang sama mengajukan calon bupati di level kabupaten/kota. “Jika berbeda, maka akan menjadi masalah besar,” ujar Mikhael. Menurut dia, tim di kabupaten tentu akan bekerja secara berbeda dengan tim pemenangan gubernur yang dibentuk di level provinsi. Ini kekacauan yang bisa saja terjadi dan berpotensi melemahkan kerja-kerja politik calon gubernur karena lemahnya koordinasi akibat dua kepentingan yang berbeda saling bertemu.

Bagaimana dengan pendapat parpol? Ketua DPD I Partai Golkar NTT Melki Laka Lena mengatakan, keputusan soal dukungan parpol terhadap kandidat adalah kewenangan DPP. Oleh karena itu, apa yang diputuskan harus disesuaikan. “Kalau kampanye pilgub dan dukungan di kabupaten sama, maka satu kali jalan. Kalau dukungan pilgub beda dengan koalisi kabupaten, maka semua paslon di pilkada kabupaten hadir saat kampanye pilgub dan calon pilkada kabupaten diperkenalkan tapi semua fokus satu sikap untuk dukungan pilgub,” kata Melki. Lebih lanjut, menurut dia, sejauh ini pola ini berjalan baik di semua tingkat yang ada pilkada. Dan menurutnya tidak ada persoalan. Ketua DPD Partai Hanura NTT Refafi Gah mengatakan, selaku ketua dirinya mengintruksikan agar semua mesin partai bergerak dari DPC sampai ke anak ranting untuk memenangkan Victory-Joss. Hanura bekerja keras untuk menjadi garda terdepan memenangkan Victory-Joss. Dan bagi pengurus partai atau anggota DPRD Hanura wajib hukum bekerja untuk Victory-Joss. Bila ada yang bekerja tidak mengikuti perintah partai akan diberi sanksi. Termasuk untuk calon bupati. Wajib hukumya bagi seluruh kader Hanura bergerak memenangkan paket bupati yang didukung Hanura. Walaupun ada perbedaan dukungan di tingkat kabupaten Hanura tetap solid dan kader di provinsi maupun kabupaten tetap bekerja pada koridor masing-masing. Ketua DPW PAN NTT Awang Notoprawiro mengatakan, PAN selalu bekerja profesional. Masing-masing tingkatan sudah mempunyai tugas dan kewenangannya sehingga bekerja sesuai tugasnya. Jadi tidak ada persoalan, walaupun berbeda koalisi di provinsi dan kabupaten. “Kita tetap membuat tim yang solid dan bekerja professional. Untuk provinsi PAN bekerja memenangkan Esthon-Chris,” kata Awang. Sementara di kabupaten kader bekerja untuk memenangkan pasangan calon yang didukung PAN, walaupun berbeda koalisi. “Semua sudah diberi peran jadi tidak ada persoalan. Selama ini semua berjalan baik dan PAN tetap solid,” katanya.

Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Jefri Riwu Kore mengatakan realita politik di kabupaten memang berbeda dengan provinsi. Oleh karena itu, koalisi tentu tidaklah sama. Partai Demokrat dalam menentukan calon didasarkan pada survei. Artinya didasarkan pada kehendak masyarakat. Oleh karena itu, dipastikan peta koalisi berbeda. “Untuk provinsi Demokrat, PKS dan PKPI mendukung paket Harmoni, tapi di kabupaten kita punya calon berbeda karena memang disesuaikan dengan realitas politik kabupaten,” ujarnya. Namun, menurutnya, sejauh ini tidak ada persoalan dengan koalisi. Mesin partai tetap berjalan, karena setiap jenjang kepengurusan mempunyai kewenangan masing-masing. Soliditas koalisi Pilgub dan Pilkada di 10 kabupaten paling banyak dilakukan Demokrat-PKS-PKPI. Tercatat ada tujuh Pilkada di NTT tiga parpol ini berkoalisi. Diikuti oleh koalisi Gerindra-PAN dan Golkar Nasdem sama-sama di enam Pilkada. Sementara koalisi PDIP-PKB hanya terjadi di empat Pilkada. Namun, untuk Pilkada Alor, Sikka, Ende terbentuk koalisi besar sehingga ada tiga pasangan gubernur-wagub NTT terlibat dalam koalisi besar tersebut. Hal ini juga akan mempengaruhi parpol koalisi di tingkat kabupaten dalam mengkampanyekan calonnya.

PETA KOALISI PILKADA NTT

1. Demokrat-PKS-PKI (7 Pilkada) Pilgub, Kab. Kupang, TTS, Alor, Sikka, Ende, Nagekeo

2. Nasdem-Golkar (6 Pilkada) Pilgub, Kab. Kupang, Sikka, Ende, SBD, Ronda

3. Gerindra-PAN (6 Pilkada) Pilgub, Kab. Kupang, Alor, Sikka, Ende, Ronda

4. PDIP-PKB (4 Pilkada) Pilgub, Kab. Kupang, Ende, Ronda