Pemerintah Akan Dirikan SMK Khusus Kopi

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Selama ini, lulusan SMK merupakan penyumbang angka pengangguran terbesar, yakni sebesar 8,92 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2018. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pemetaan potensi lokal.

Karenanya, pemerintah berencana untuk memetakan pendidikan vokasi di SMK agar sesuai dengan potensi lokalnya. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat koordinasi bersama 7 kepala daerah atau perwakilannya untuk merombak kurikulum pendidikan vokasi di tingkat SMK.

Dia menegaskan, setiap daerah bisa berbeda fokus pendidikan vokasinya, menyesuaikan dengan prioritas yang diusulkan masing-masing daerah.

"Masing-masing daerah bisa berbeda, Jawa Timur misalnya bisa berbeda dengan Bali. Makanya tadi kami kumpul bersama dengan 7 kepala daerah maupun perwakilannya untuk membahas kurikulum dari setiap SMK menurut bidangnya. Akhir tahun akan segera rampung dan tahun depan bisa dijalankan kurikulumnya," katanya saat ditemui di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).

Dari 7 kepala daerah ataupun perwakilannya yang hadir, tampak hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Dia menyampaikan di wilayah Jabar sendiri, ada 9 potensi pengembangan keahlian bagi SMK. Beberapa di antaranya adalah pariwisata, agrobisnis pertanian, maritim dan ekonomi kreatif. Sektor ini yang jadi fokus pengembangan vokasi di Jabar karena sesuai dengan kebutuhan.

Jokowi bertemu pelajar SMA/SMK se-Majalengka (Foto: Biro Setpres)

"Keinginan kami dengan Kang Emil memang ini. Mengembangkan vokasi SMK di bidang tadi. Kemarin itu kendalanya kan harus sesuai dengan kurikulum nasional, tetapi sekarang diberi kebebasan untuk kita menyusun kurikulum lokal jadi saya lega," katanya.

Selain itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus juga mengatakan pihaknya akan mengembangkan pendidikan vokasi sekolah kopi. Sebab, 70 persen dari masyarakatnya merupakan petani kopi.

"Jadi yang ikut pendidikan vokasi ini juga bisa petani. Agar mereka bisa meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka dari budidaya kopi," katanya.

Sejumlah pekerja di pabrik kopi Banaran, Kabupaten Semarang. (Foto: Abdul Latif/kumparan)

Di Lampung Barat sendiri, pembangunan pendidikan vokasi sekolah kopi tadi sudah mulai dibangun. Rencanannya, dalam satu kelas akan memuat sebanyak 12 murid. Adapun pendanaan pembangunan sekolah kopi ini diharapkan bisa sharing antara daerah dan pemerintah pusat.

"Harapannya memang bisa sharing karena total anggarannya cukup besar dan daerah juga bukan hanya minta, kami juga menginisiasi. Kalau pembangunan sekolah kopi di Lampung Barat sendiri saja karena kebetulan konsepnya agrowisaata memakan biaya Rp 12 miliar," tutupnya.