Seruan Komnas Perempuan Terkait Kerusuhan di Kantor YLBHI

Konpers soal kasus YLBHI (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Kerusuhan yang dilakukan pendemo di luar gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9) malam mengakibatkan ketakutan dan sejumlah orang terluka. Kantor YLBHI juga rusak di beberapa titik.

Menyikapi hal ini, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyerukan beberapa solusi. Mulai dari dorongan untuk berpikir kritis terhadap suatu informasi, pengusutan secara tuntas aktor dibalik kerusuhan tersebut, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perbaikan kantor.

"Kami menyerukan pentingnya mendorong sikap kritis publik atas berita maupun informasi yang menyulut kebencian melalui isu-isu kebangkitan PKI​, mendorong semua pihak untuk melihat sejarah dengan kritis dan mendengar suara korban," kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana, dalam konferensi pers di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Menurutnya, para lansia penyintas peristiwa 1965/1966 telah menjadi korban dari tragedi kemanusiaan pada tahun 1965/1966. "Mereka harus dipenuhi haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan atas ketidakberulangan," katanya.

Konpers soal kasus YLBHI (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Komnas Perempuan juga meminta kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus penyerangan gedung YLBHI/LBH Jakarta, meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat melalui proses hukum, untuk menjamin tindakan yang sama tidak lagi berulang.

"Tindak tegas aktor-aktor yang memobilisasi massa untuk melakukan tindakan destrukrif, mengadu domba masyarakat, dan melakukan politisasi yang memicu kekerasan," tegasnya.

Selain itu, Komnas Perempuan meminta supaya Pmerintah Provinsi DKI Jakarta bersedia memperbaiki gedung YLBHI yang telah dirusak oleh pengunjuk rasa.

"Pemerintah dalam hal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, agar segera melakukan perbaikan pada Gedung YLBHI/LBH Jakarta yang telah dihancurkan di beberapa bagian, agar peran YLBHI/LBH Jakarta dalam membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin, dapat terus berjalan," tutur Azriana.