news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Wawasan Kebangsaan CPNS Kota Bandung Dinilai Lemah

Konten Media Partner
9 November 2018 9:43 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wawasan Kebangsaan CPNS Kota Bandung Dinilai Lemah
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
PNS (Foto:Nadia Jovita Injilia Riso/kumparan)
BANDUNG, bandungkiwari - Sebanyak 13.307 orang gagal dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Sebagian besar di antaranya tak mampu memenuhi nilai standar wawasan kebangsaan dan soal kepribadian.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Rachmat Satiadi.
Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018, dalam SKD diatur standarisasi minimal nilai untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebanyak 75 poin, Tes Intelegensia Umum (TIU) 80 poin dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143 poin.
"TIU banyak yang luar biasa nilainya, tapi tetap ga lulus karena ada satu misalkan yang kurang. Terutama kelemahan di TKP dan TWK," tegas Rachmat di Bandung, Kamis (8/11/2018).
Rachmat menilai kawula muda di era moderen ini kurang begitu tertarik dengan wawasan kebangsaan ataupun isu kenegaraan lainnya. Sehingga, dalam TWK di tahap pertama lalu banyak yang tidak mampu mengisi soal.
ADVERTISEMENT
"Wajar juga karena anak zaman now kurang perhatian dengan masalah itu," tambahnya.
Dari SKD tersebut, hanya 674 orang yang lolos ke tahap kedua, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Rachmat memprediksi penyelenggaraan SKB di Kota Bandung pada akhir November mendatang.
"Secara teoretis semua selesai SKD sekitar 17 (November), kalau secara ketentuan itu lima hari setelah itu menyiapkan SKB, yang menentukan kan tidak hanya kita se-Jawa Barat-Banten, tapi kita juga membicarakan siapa yang duluan," dia menerangkan.
Rachmat mengungkapkan dalam SKB tersebut akan diuji kemampuan para peserta CPNS sesuai dengan formasi tujuannya. Dia menegaskan semua pertanyaan untuk selekai ini secara keseluruhan dipersiapkan oleh pemerintah pusat.
"Ini lebih khusus, kalau formasi kesehatan pasti pertanyaan kesehatan. Tapi disampaikan bahwa kita pemerintah daerah tidak punya kewenangan, semua konten sudah disiapkan dari Kemenpan, sistem tes Badan Kepegawaian nasional, kita hanya memfasilitasi peserta dan hasil akhir di Panselnas," katanya. (Utara Jaya)
ADVERTISEMENT