"Yang Bisa Tegur Saya, Presiden, Wapres dan Ibu Mega"

Ada sebuah penggalan pernyataan menarik yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ia melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat mulai dari Solo, Yogyakarta dan Klaten. Pernyataan menarik itu tentang posisi dirinya sebagai anggota kabinet, Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan menarik itu mulai dilontarkannya saat Tjahjo memberi pengarahan di hadapan para pengurus organisasi kemasyarakatan Raja Tikam di Yogyakarta. Kemudian diulang kembali saat dia memimpin apel pagi di alun-alun Kabupaten Klaten. Dan, terakhir diucapkan lagi, ketika Tjahjo memberi arahan di hadapan seluruh kepala dinas se-kota Yogyakarta.

Pernyataan semunya sama, tentang bagaimana seharusnya pembantu presiden bersikap dan prinsip dia sebagai anggota kabinet, maupun sebagai kader partai. Seperti diketahui, sebelum jadi menteri, Tjahjo adalah salah satu politisi senior di PDIP, partai yang sekarang dinakhodai Megawati Soekarnoputri.

Sederet posisi penting di kandang banteng pernah ia genggam. Tjahjo pernah jadi Ketua Fraksi. Lantas naik kelas ketika dia didapuk jadi Sekjen PDIP di kongres Bali. Pada pemilihan presiden 2014, ia ditunjuk jadi komandan tim sukses pemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla atau ketua tim sukses.

Bahkan, di pemilu legislatif 2014, partainya, PDIP keluar sebagai pemenang perolehan suara. PDIP pun akhirnya bertengger di urutan nomor satu pada klasemen akhir pemilu legislatif 2014. Tentu, secara tak langsung, ada andil Tjahjo. Karena waktu itu ia masih jadi Sekjen PDIP. Seperti dikatakannya, saat ia memberi arahan di hadapan pengurus ormas Raja Tikam, apa yang diraih di pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014, adalah buah dari perjuangan dan kesabaran. Kebetulan saya hadir langsung di acara tersebut.

" Berkat kesabaran saya, dan bimbingan Ibu Mega," katanya, ketika itu.

Di acara itu pula, Tjahjo menegaskan, sebagai pembantu presiden, dia harus jadi TNI. Tentu TNI yang dimaksud dia bukanlah Tentara Nasional Indonesia. Tapi itu adalah singkatan dari taat nurut instruksi.

" Apa yang ditugaskan Pak Jokowi, apa yang diperintahkan Pak Jokowi, saya harus TNI (taat nurut instruksi)," kata Tjahjo.

Dengan suara baritonnya, Tjahjo juga menegaskan, haram hukumnya bagi seorang pembantu presiden berbeda pendapat dengan bosnya di kabinet. Semua pembantu presiden harus satu pendapat dengan presiden.

" Enggak boleh pembantu presiden beda pendapat dengan presiden," ujarnya.

Tak kalah tegas, Tjahjo juga mengatakan, ketika presiden dicaci orang, maka pembantunya harus berdiri di garis depan membela bos. Karena harus seperti itu sikap bawahan pada atasan. Loyalitas seorang menteri pada presiden penting.

" Tugas menteri harus bela presiden. Ketika presiden di caci maki, menteri harus bela presiden. Siapa pun Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf sampai satpol PP harus bela presiden," katanya.

Tjahjo juga mengatakan, janganlah semua urusan presiden yang menjawab. Apalagi jika utusan itu remeh temeh. Harusnya menteri yang ambil alih itu. Bahkan dengan suara keras, ia mengatakan, siap pasang badan untuk presiden.

" Apa mau beliau, kalau urusan kecil ditangani presiden, kasihan presiden. Soal ada masalah terkait urusan pemerintah dalam negeri ya sayalah yang pasang badan. Misalnya kemudian kalau ada yang salah, yang tegur saya presiden," kata dia.

Andai dia memang salah, maka yang bisa menegur dia adalah Presiden. Karena presiden adalah bosnya di kabinet. Maka dia yang berhak menegurnya. " Yang bisa tegur saya, ya pak presiden dan wapres," ujarnya.

Tapi bila itu kaitannya dengan partai, kata Tjahjo, tentu yang bisa menegurnya adalah Megawati. Karena dia, anggota PDIP.

" Sebagai orang partai, yang bisa maki saya, tegur saya, ya ibu Mega yang didik saya," katanya.

Pernyataan serupa juga ia lontarkan di hadapan ribuan pegawai negeri sipil Kabupaten Klaten yang menghadiri apel pagi di alun-alun kabupaten tersebut. " Kalau presiden sudah instruksi A, wajib bagi saya melaksanakan A. Saya pun harus melaksanakan A," kata Tjahjo.

Tjahjo juga meminta, semua jajaran pemerintah, dari pusat sampai daerah, bahkan sampai desa, wajib mengamankan dan menjalankan setiap kebijakan yang telah diambil Presiden. Karena pemerintah itu pada dasarnya tegak lurus, dari presiden sampai tingkat RT/RW.

Dihadapan para kepala dinas di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta, Tjahjo juga menyatakan hal senada. Kata dia, sebagai menteri yang bisa menegurnya, hanya dua orang, presiden dan wapres.

" Yang bisa negur saya, ya presiden dan wapres," katanya.