Nurdin Halid: DPP Rekomendasikan Novanto Nonaktif sebagai Ketum Golkar

Nurdin Halid, Setya Novanto dan Idrus Marham. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Prahara yang mendera Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi E-KTP kini mulai berujung pada usulan pergantian pucuk pimpinan partai berlambang beringin tersebut. DPP Partai Golkar, melalui rapat harian pada Senin (25/9) sudah mulai membahas skenario pergantian ketum.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengamini hal ini. Ia mengakui ada skenario pergantian Ketua Umum Golkar tersebut. Skenario pergantian ketum masih terus didalami dengan menganalisis berbagai faktor penyebab. Salah satunya, turunnya elektabilitas partai setelah Novanto menjadi tersangka.

"Kita menyerahkan pada Korbid Kajian Strategis dan Korbid Polhukam untuk melakukan kajian terhadap situasi internal partai khususnya penurunan elektabilitas Partai Golkar," ujarnya di restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).

Nurdin tak menampik apabila rekomendasi yang dikeluarkan adalah agar Ketua Umum Setya Novanto nonaktif. Dan selanjutnya bisa menunjuk pelaksana tugas (Plt).

"Kesimpulannya salah satu faktor penurunan elektabilitas adalah persoalan e-KTP itulah kemudian merekomendasikan ketum nonaktif, agar supaya beliau bisa konsentrasi terhadap kasus hukum kemudian nanti ada Plt untuk menjalankan itu," bebernya.

Akan tetapi, rekomendasi itu tak serta merta bisa langsung dilaksanakan. Sebab, masih menunggu jawaban dari Novanto yang kini masih terbaring sakit di RS Premier, Jatinegara.

"Itu rekomendasi oleh rapat pleno kita panjatkan pada ketum, nanti ketum yang mengambil kebijakan seperti apa," tukasnya.

Nanti pada rapat pleno yang digelar pada Kamis (28/9) besok, seluruh petinggi DPP Golkar akan berkumpul untuk mendengarkan jawaban dari Novanto.

"Sebetulnya rapat pleno besok tanggal 28 untuk mendengarkan apa jawaban dari pada ketum terhadap konsultasi berkaitan dengan rekom atau putusan rapat harian," pungkasnya.