Pembentukan Holding Tambang Tinggal Selangkah Lagi

Kantor Kementerian BUMN di Medan Merdeka Selatan. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Pemerintah memfinalisasi pembentukan perusahaan holding pertambangan. Proses tersebut telah memasuki tahap akhir, yaitu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tiga BUMN tambang pada Rabu (29/11).

Ketiga BUMN tersebut yakni PT Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS). RUPSLB meminta persetujuan pengalihan saham perseroan ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), sebagai induk holding. Selanjutnya, ketiga BUMN tersebut akan menjadi anak perusahaan Inalum.

Namun, Komisi VI DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian BUMN mengaku belum menerima penjelasan secara detail seberapa jauh manfaat holding tambang ini untuk masyarakat. Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo, mengaku sudah meminta penjelasan tersebut kepada Kementerian BUMN agar ada ukuran jelas mengenai manfaat dari holding BUMN.

"Kami sampaikan ke mereka kemarin, tolong manfaat publiknya harus terukur," kata Bambang dalam diskusi mengenai untung rugi holding BUMN di Hotel Westin, Jakarta, Senin (27/11).

Faisal Basri di diskusi Menakar (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Di acara yang sama, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai, pembentuk holding ini seperti kawin paksa. Karena menurutnya, tidak ada unsur sinergitas di antara empat perusahaan yang digabungkan. "Sinerginya enggak ada. Struktur pasarnya beda," kata Faisal.

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, proses pembentukan hiolding tambang ini sudah dikomunikasikan secara intensif ke DPR melalui Komisi VI. Baik melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Kerja, maupun beberapa kali Focus Group Discussion (FGD).

"Segala hal strategis yang dilakukan oleh perusahaan anggota holding, tetap dalam kontrol negara. Ini sama dengan sebelum ada holding. Termasuk yang terkait dengan DPR, apabila akan diprivatisasi. Hilangnya 'Persero' juga tidak memberikan konsekuensi hilangnya kontrol negara dan tugas pelayanan kepada masyarakat," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11).

PT Bukit Asam (Foto: Facebook/PT Bukit Asam - Persero Tbk)

Soal anggapan tiadanya sinergitas di antara empat perusahaan, sebelumnya Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin menegaskan, pembentukan holding ini justru untuk membangun sinergi. Khususnya dari aspek anggaran.

"Jangka pendek dari holding ini ya kita ada langkah-langkah efisiensi anggaran. Dari sisi pengadaan SDM juga bisa kita perkuat lagi," ujarnya dalam keterangan pers di Kementerian BUMN, Jumat (24/11) pekan lalu.

Arviyan menambahkan, setidaknya ada lima sasaran jangka pendek lain di luar target efisiensi anggaran, yang menjadi tujuan pembentukan holding BUMN ini. Pertama, menyatukan visi antara Inalum sebagai induk holding dengan 3 anggota holding.

Sedangkan yang kedua, peningkatan kapasitas finansial dan akses pendanaan dari anggota holding. Ketiga, diversifikasi produk. Keempat, peningkatan kapasitas dan skala bisnis. Kelima, peningkatan kualitas SDM.

Budi Gunadi Sadikin (Foto: ANTARA FOTO)

Terkait peningkatan kapasitas dan skala bisnis, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menargetkan, lima tahun ke depan holding ini bisa menguasai cadangan mineral di Indonesia dengan aset 21 miliar dolar AS atau sekitar Rp 283 triliun (kurs Rp 13.500).

"Rencana kita kalau udah gabung ingin menguasai cadangan mineral, asetnya paling tidak harus 21 miliar dolar. Dengan begitu kita bisa targetkan masuk Fortune 500," kata Budi di sela rapat koordinasi BUMN di Bengkulu, Rabu (22/11) pekan lalu.

Setelah RUPSLB tiga BUMN tambang menyetujui pengalihan saham ke Inalum, maka tinggal selangkah lagi holding perusahaan tambang ini resmi terbentuk. Yaitu RUPSLB Inalum. "RUPS Inalum awal Desember akan dibahas masuknya negara nyetorin modal. Insya Allah awal tahun depan siap jalan holding tambang," pungkasnya.