Menkeu di Depan Direksi Perbankan: Biaya Transfer Jangan Memberatkan

Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Senin (4/12). Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi antar-bank.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, dengan GPN sistem pembayaran yang ada saat ini bisa saling terkoneksi. Artinya, seluruh kartu ATM atau debit bisa terhubung dengan mesin Electronik Data Capture (EDC) meskipun berbeda bank.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam acara peluncuran itu, mengingatkan industri perbankan untuk tidak mengenakan biaya transaksi yang memberatkan, setelah diterapkannya sistem integrasi saling terhubung dan multi-operasi melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

"Penyaluran belanja pemerintah untuk transfer ke daerah maupun bantuan sosial ke sekitar 30 ribu satuan kerja di Indonesia selama ini juga melalui transfer bank. Jadi terkena beban biaya administrasi maupun transaksi oleh perbankan," paparnya.

Dengan adanya sistem integrasi saling terhubung (interkonekasi) dan multi-operasi sistem (inter-operabilitas) dalam GPN, perbankan seharusnya dapat menghemat biaya investasi dan operasional. Sehingga tidak perlu mengenakan biaya administrasi maupun transaksi yang memberatkan.

"Kita selama ini menggunakan perbankan dengan lebih 30 ribu satker. Kita sekarang lebih maju lagi dengan adanya interoperabilitas, jadi tidak perlu lagi 'nge-charge' (mengenakan biaya) saya, supaya uangnya lebih banyak untuk rakyat, bukan untuk perbankan," ujar Menkeu seperti dilansir Antara.

Sri Mulyani (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menkeu menyampaikan permintaan itu di depan jajaran Direktur Utama bank-bank besar, seperti PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesai Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk.

Dia berharap dengan biaya transaksi yang menurun, negara dapat lebih berhemat atau mengalokasikan lebih banyak angggaran untuk sektor produktif.

"Supaya biaya transaksinya lebih hemat, bahwa seluruh transaksi dari bendahara umum negara, baik Kementerian/ Lembaga dan daerah dilakukan lebih dari 30 ribu Satker," ujarnya.

Beberapa hal penting penerapan GPN adalah konsep interkoneksi dan interoperabilitas, serta penurunan tarif merchant discount rate (MDR) sebesar 2-3 persen yang menjadi 1 persen. Penurunan MDR dan konsep berbagi infrastruktur (sharing infrastructure) tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perbankan, sehingga pada akhirnya dapat mempermurah biaya yang dikenakan ke nasabah.