Bimtek Kepala Sekolah SD dan SMP se-Pesawaran Diduga Sarat KKN

Bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti ratusan kepala Sekolah Dasar (SD) dan kepala Sekolah Menengah Pertama(SMP) se-Kabupaten Pesawaran dinilai sebagai pungutan liar (pungli) dan sarat dengan nuansa KKN demi memperkaya diri pribadi.

Kegiatan yang mengatasnamakan Lembaga Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah (LPKPD) digelar pada 11-13 Desember 2017, di Hotel Emersia Bandar Lampung.

“Setiap kepala sekolah yang mengikuti bimtek dipungut biaya sebesar Rp 3 juta yang dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah masing-masing," ungkap sejumlah kepala sekolah yang mewanti-wanti agar nama mereka tidak disebutkan, kemarin.

Mereka mengeluhkan, kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya karena sudah sering diadakan. Materinya pun tidak ada yang bisa diambil untuk pembelajaran peningkatan mutu pendidikan.

"Bimtek ini sudah jelas hanya mementingkan keuntungan semata sebab panitianya tidak profesional. Banyak kepala sekolah yang mengeluh, bayangkan saja pak, kami ditekankan wajib ikut kegiatan ini dengan membayar sebesar Rp 3 juta,” lanjut mereka.

Pesan tersebut datang dari Kabid Dikdas Abul Hayat, melalui pesan WhatsApp dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah di masing-masing kecamatan.

Anehnya setelah biaya bimtek diberikan, tidak ada tanda terima pembayaran atau kuitansi.

“Jadi, bagaimana kami akan mempertanggungjawabkan anggaran dana BOS tersebut," ungkap mereka kepada fajarsumatera.co.id.

"Karena dana BOS belum turun, kita terpaksa cari hutangan. Takut, kalau tidak ikut diberi sanksi. Ada pesan dari Kabid Dikdas, kalau tidak ikut karena sakit harus ada keterangan dokter,” jelas mereka dengan nada khawatir.

"Saya berharap kepada pihak kejaksaan agar dapat turun ke bawah menindaklanjuti permasalahan bimtek tersebut dan ini jelas ada unsur korupsinya. Kalau aparat penegak hukum yang memanggil , kami siap memberi penjelasan,” cetus mereka lagi. (FS)