Ketua DPR: Panglima TNI Kirim Surat ke DPR terkait RUU Terorisme

Panglima TNI Marsekal Hadi beri pesan Natal (Foto: Dok. Puspen TNI)

Pembahasan RUU Terorisme di DPR masih jauh dari kata selesai. Di tengah pembahasan yang masih belum ada kemajuan, Ketua DPR menyatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengirim surat ke DPR soal pembahasan RUU Terorisme.

Ada sejumlah usulan yang disampaikan Panglima TNI dalam RUU Terorisme. "Panglima mengusulkan judul RUU itu dan saya monitor masih dibahas di Pansus Terorisme yang mudah-mudahan dapat ditemukan kesepakatan di mana ada keinginan TNI Polri dapat bertemu," ujar Bambang di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).

Bamsoet, sapaan Bambang, menyebut saran lain yang disampaikan pada surat panglima itu adalah soal pemidanaan terorisme. Tetapi, kata Bamsoet, pembahasan terkait hal tersebut masih menjadi perdebatan. Pasal pidana yang dimaksud adalah batasan penindakan terorisme.

"Penindakan terorisme, antara pencegahan, penanggulangan, dan penindakan yang menjadi debatable," tuturnya.

Surat juga terkait pembagian tugas antara TNI dan Polri dalam penindakan terorisme. Namun, ia enggan merinci apa saja usulan dari Panglima TNI. Terkait hubungan antara TNI dan Polri terkait penanganan terorisme, Bamsoet menilai sejak TNI dipimpin oleh Hadi Tjahjanto, ia melihat hubungan TNI dan Polri menjadi lebih harmonis.

"TNI menjaga kesatuan dan kemanan dari musuh dan Polri kemanan dalam negeri. Dua kepentingan keamanan kita satukan dalam penanggulangan terorisme," ucapnya.

Meski demikian, Bambang menyarankan apabila pembahasan RUU Terorisme itu rawan gesekan karena bersamaan dengan tahun politik, parlemen mengusulkan untuk menunda pembahasan.

"Kalau mereka gesekan karena RUU terorisme maka saya mengusulkan ditunda sampai keputusan politiknya selesai," pungkasnya.