Panglima TNI Khawatir Pilkada Disusupi Teroris

Tito Karnavian dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Revisi UU Antiterorisme belum juga digodok di DPR. Padahal, Pilkada Serentak 2018 sudah di depan mata. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto khawatir gelaran Pilkada disusupi gerakan terorisme.

"Ini tahun politik, tidak tertutup ditunggangi aktor teror, sementara ini pendekatan hukum," kata Hadi usai menutup Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

Hadi mengatakan, keterlibatan TNI dalam penanggulangan dan penindakan terorisme memiliki dasar yang jelas. Hal inilah yang akan diperjuangkan untuk masuk dalam UU Antiterorisme yang baru nantinya.

TNI tentu memiliki semua hal yang diperlukan untuk menanggulangi terorisme. Terlebih tugas TNI sudah jelas menjaga kedaulatan dan menjamin kesatuan bangsa.

"Jadi sebagai penindak dan pemulih kita wajib ikut serta dalam penanggulangan teror," imbuh Hadi.

Revisi UU Antiterorisme ini akan mengubah perbantuan tindak pidana teror menjadi penanggulangan terorisme. Pasal itu nantinya akan menaungi tugas dan peran TNI dalam penanggulangan aksi teror.

"Dengan masukkan satu pasal untuk wadah bagi tugas dan peran TNI," lanjut Hadi.

Pembebasan sandera oleh Satgas TNI Polri (Foto: Dok. Kodam Cendrawasih)

Hadi sudah berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait revisi UU Antiterorisme ini. Hadi memastikan tidak ada tumpang tindih peran TNI dengan Polri dalam menindak pelaku teror.

"Itu nanti pembahasan, yang jelas TNI-Polri sama-sama, menjaga keutuhan NKRI," ucap Hadi.