Mendag Akan Rombak Total Pengelolaan Sistem Resi Gudang

Kesibukan petani di sawah. (Foto: Muhammad Naufal/kumparan)

Sistem Resi Gudang (SRG) seharusnya menjadi solusi bagi petani dalam mengatasi musim panen. Sayangnya saat ini beberapa gedung yang sudah mendapatkan akreditasi SRG malah mangkrak dan tak terurus.

SRG di Indonesia sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2009. Aturan ini kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 37 Tahun 2011 yang merupakan hasil perubahan dari Permendag Nomor 26 Tahun 2007.

"SRG ini bisa berjalan. Yang menjadi persoalan gudang ada, tapi mangkrak di beberapa tempat. Itu lah pertanggungjawaban kami. Kita tidak diamkan tapi kita perbaiki,” ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat membuka diskusi umum tentang Outlook Perdagangan Berjangka Komoditas, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas di Auditorium Gedung Utama Kemendag, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Selasa (7/2).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

Oleh karena itu, Enggar menyatakan akan merombak total pengelolaan SRG di Indonesia. Salah satu yang paling disorot adalah rendahnya sumber daya manusia dan tata kelola SRG yang berantakan.

Cara ini dilakukan agar SRG kembali bermanfaat bagi petani. SRG memiliki fungsi di antaranya dapat menyimpan hasil panen dengan resi atau semacam sertifikat yang bisa digunakan untuk meminjam uang di bank. Fungsi lain dari SRG adalah membantu memotong rantai distribusi antara petani dan pembeli. Pembeli dari pihak industri misalnya bisa mendapatkan harga langsung dari petani.

"Untuk itu pada sistem yang sekarang ini agak mundur sedikit, untuk kita membenahi. Kalau ini berjalan maka yang petani sangat terbantu,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag, Bachrul Chairi, menjelaskan sekarang ini sudah ada 120 gudang yang dibangun lewat dana APBN. Dari jumlah itu, 32 gudang di antaranya sudah tidak aktif. Sedangkan ada 56 gudang yang sudah mendapatkan akreditasi untuk mengelola resi gudang.

"Untuk mengoperasikan gudang dengan sistem resi harus ada syarat misalnya kelengkapan administrasi, petunjuk pelaksana gudang, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah nantinya akan menyediakan pelatihan bagi petugas yang akan mengelola. Kemudian kita juga merevitalisasi gudang dan peralatannya," sebut Bachrul.