Presiden Targetkan Semua Tanah di Sumbar Harus Bersertifikat

Jokowi bagikan sertifikat tanah di Sumatra Barat (Foto: Intan - Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mewujudkan target penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat Sumatra Barat pada 2023 mendatang. Hingga saat ini baru 700 ribu sertifikat tanah yang berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatra Barat. Padahal, seharusnya ada 1.700.000 sertifikat yang harus segera diterbitkan.

"Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya utang kepada rakyat satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan," ujar Jokowi dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat Rabu (7/2) dalam keterangan persnya yang diterima dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah jajaran menteri kabinet kerja seperti, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sosial Idrus Marham, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan betapa pentingnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghindari sengketa tanah yang terjadi hampir di seluruh Tanah Air.

Jokowi bagikan sertifikat tanah di Sumatra Barat (Foto: Intan - Biro Pers Setpres)

"Saya kejar-kejar terus supaya bapak, ibu, dan saudara semua tahu setiap saya ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, keluhan yang masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana," ungkapnya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar masyarakat memperbanyak dan menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta tidak mudah rusak.

"Jadi, kalau yang asli hilang ngurusnya mudah. Dengan fotokopi datang ke kantor BPN bilang, 'Pak sertifikat saya hilang' sudah gampang nyarinya, kalau tidak ada fotocopy-nya sulit," ucap Jokowi.

Jokowi bagikan sertifikat tanah di Sumatra Barat (Foto: Intan - Biro Pers Setpres)

Ia juga berpesan kepada para penerima sertifikat agar menggunakan sertifikat yang dimiliki untuk hal-hal yang bersifat produktif. Perhitungan dan kalkulasi yang matang juga harus menjadi pertimbangan utama apabila ingin menggunakan sertifikat sebagai agunan.

"Tolong sebelum ini dimasukkan ke bank dihitung dahulu, dikalkulasi dulu bisa mencicil bulanannya atau tidak, bisa mengangsur bunganya atau tidak, kalau tidak (bisa mencicil), jangan sekali-kali meminjam di bank," ujar Jokowi.