GP Ansor Minta Pemerintah Arahkan Kader HTI ke Pancasila
ADVERTISEMENT
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qaumas, mendukung pemerintah untuk membubarkan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Yaqut mengatakan sejak HTI berdiri, Ansor dianggap kerap bertentangan dengan ideologi Pancasila.
ADVERTISEMENT
"Ya sejak mereka berdiri saya kira, sejak mereka berdiri sejak mereka eksis di Indonesia. Mereka itu terdaftar di Indonesia tahun 2006. Sejak tahun 2006, sejak mereka terdaftar sebagai ormas di negeri ini, ya sejak itu mereka akan berhadap-hadapan dengan kami," kata Yaqut di Markas GP Ansor, Jl. Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/5).
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membubarkan HTI sangat tepat walaupun baru secara politik. Yaqut juga meminta kepada ormas-ormas yang masih setia dengan NKRI untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah ini. "Ini perjuangan panjang saya kira 2017, baru pemerintah merespon dengan membubarkan HTI," imbuhnya.
Menurut Yaqut, HTI yang tersebar di seluruh dunia juga telah dibubarkan. Karena ideologi HTI dan ideologi yang sama dengan HTI di dunia telah bertentangan dengan ideologi yang sah pada suatu pemerintahan.
ADVERTISEMENT
"Jadi sudah sejak lama, sejak mereka berdiri karena kami melihat HTI itu di semua penjuru dunia dibubarkan. Di tempat mereka berdirinya saja mereka bubar. Di Rusia bubar, dimana-mana mereka dibubarkan, karena memang dianggap dan ditetapkan sebagai organisasi yang melawan pemerintah yang sah," jelasnya.
Baca juga: Jangan Kriminalisasi Para Kader HTI
Lebih jauh Yaqut mengatakan sebelum melakukan tindakan persuasif dengan para kader HTI, maka langkah pembubaran harus dilakukan terlebih dahulu. "Saya kira pembubaran itu adalah langkah awal sebelum melakukan tindakan persuasif. Kita tidak akan pernah bisa melakukan tindakan persuasif terhadap orang-orang yang terlibat di HTI sebelum organisasinya dibubarkan," tegasnya.
Setelah dibubarkan, para kader HTI bisa diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang mengarah pada ideologi Pancasila. Karena NU memiliki banyak kiai dan tokoh agama, maka tindakan itu bisa dilakukan secara pelan-pelan.
ADVERTISEMENT
"Bubarkan dulu, baru kita bicara persuasif. Kita bisa ajak misalnya Ansor atau NU secara umum yang memiliki banyak kiai, banyak dai, banyak tokoh agama untuk merangkul mereka secara pelan-pelan. Tapiapi harus dibubarkan dulu. Pembubaran itu menjadi syarat supaya proses persuasif itu bisa dilakukan," katanya.
"Jadi sudah benar saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah, bubarkan dulu baru nanti kita lakukan tindakan persuasif terhadap anggota-anggotanya," tutupnya.