Jawaban Mabes Polri Soal Dugaan Suap yang Dilakukan Uber ke Polisi

Taksi online Uber (ilustrasi). (Foto: Reuters/Sergio Perez)

Mabes Polri memberi jawaban atas pemberitaan mengenai dugaan suap dari Uber ke Polri. Dalam keterangannya Polri menegaskan, menghormati yuridiksi hukum Amerika Serikat yang tengah melakukan penyelidikan.

Dalam berita yang dirilis Bloomberg.com, dari keterangan beberapa sumber, diantaranya dari Departemen Kehakiman AS yang menyoroti pembayaran tak lazim yang terjadi tahun lalu dan dilakukan oleh perusahaan tranportasi online terhadap petugas Polri.

"Polri memandang, pembayaran yang diduga tak lazim itu masih dalam penyelidikan aparat AS, di bawah yurisdiksi AS. Tentu hal itu adalah dalam rangka penegakan hukum yang kemudian diduga ada hubungannya dangan petugas Polri," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9).

Setyo mengatakan, Polri menghormati otoritas Kepolisian AS yang sedang menangani kasus tersebut. Jika ditemukan fakta dan bukti, maka Polri akan berpegang teguh kepada hukum positif Indonesia.

"Polri tidak akan mentolelir perbuatan pidana dan pelanggaran hukum apapun yang dilakukan oleh oknum petugas Polri," kata Setyo.

Meski begitu, dia berpendapat sebaiknya beri kesempatan bagi penegak hukum di AS untuk melakukan penyelidikan.

"Sambil memberikan ruang untuk Polri melakukan penyelidikan internal terhadap informasi tersebut," tuturnya.

Uber sedang menghadapi penyelidikan federal di negara asalnya, AS, terkait dugaan pelanggaran aturan anti-korupsi karena diduga melakukan suap di luar negeri, dan salah satu aksi suap itu diduga dilakukan di Indonesia.

Sumber yang mengetahui masalah ini, berkata kepada Bloomberg, bahwa Uber telah memulai peninjauan terhadap operasionalnya di Asia dan memberi tahu pejabat AS tentang suap yang dilakukan oleh stafnya di Indonesia.

Kantor berita Reuters pun mengutip pernyataan seorang sumber terpercaya, memastikan bahwa apa yang dilaporkan Bloomberg itu adalah kabar yang akurat.