Jokowi Diminta Tindak Pejabatnya yang Diduga Terlibat Kasus HAM

Hukum (Foto: Pixabay)

Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, mengatakan di dalam pemerintahan era Joko Widodo sekarang masih ada beberapa orang yang terlibat kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini diungkapkan oleh Usman saat menghadiri diskusi publik tentang 19 tahun reformasi di Restoran Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Minggu (14/5).

Usman mengatakan hal itu membuat kendala penegakan HAM menjadi tersendat saat ini. "Kalau saya lihat kendala penegakan HAM ada berapa sebab. Salah satunya dari tubuh pemerintah sendiri masih ada orang yang diduga terlibat," ujar Usman.

Usman menambahkan, Joko Widodo harus berani mengambil sikap terhadap dugaan adanya pihak yang terlibat kasus pelanggaran HAM di pemerintahannya.

Baca juga: Matangnya Demokrasi Indonesia Tak Sejalan Dengan Reformasi Hukum

"Setidak-tidaknya ada dugaan itu, nonaktif saja sementara. Itu bisa dilakukan Jokowi atau memilih orang yang tepat," ucap Usman.

Menurut Usman, masih banyak orang baik yang ada di belakang Presiden Joko Widodo dan bisa mengisi kursi di pemerintahannya.

"Saya percaya jika Jokowi masih didukung partai politik pendukungnya. Pasti di dalam partai itu masih banyak orang yang baik," ujar Usman.

Usman mengambil contoh seorang pejabat yang menurut dia banyak dikritik karena adanya kasus HAM yang melekat dalam dirinya.

"Dia ada di banyak surat kabar, dikritik oleh masyarakat, korban, keluarga korban tragedi Semanggi misalnya. Ibu Sumarsih berkali-kali mengkritik itu. Di sisi lain memang benar nama pejabat ini katakanlah daftar nama high level suspect di dalam badan PBB misalnya komisi ahli yang dibentuk Sekjen PBB Kofi Anan saat itu," ucap Usman.