news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Sekolah Belum Punya Panduan untuk Cegah Perkembangan Radikalisme

23 Juli 2017 19:28 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ngobrol Bareng Tolak Radikalisme (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ngobrol Bareng Tolak Radikalisme (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
ADVERTISEMENT
Ruby Khalifah, pengurus Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKK NU) mengatakan saat ini di sekolah-sekolah di Indonesia saat ini belum memiliki panduan yang tepat mengenai pemahaman tentang radikalisme.
ADVERTISEMENT
"Sekolah tidak punya panduan atau filter apa itu radikalisme. Bagaimana mendeteksi anak-anak yang masuk kelompok radikal dan ketika anak-anak sudah masuk (kelompok radikal) bagaimana menanganinya," ujar Ruby pada pada acara 'Ngobrol Bareng' dengan tema 'Tolak Radikalisme, Lawan Intoleransi' yang dilaksanakan di Graha Gus Dur di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (23/7).
Menurut Ruby, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk mensosialisasikan pemahaman mengenai radikalisme, sekaligus membuat panduan agar setiap sekolah tak membuat tafsiran sendiri mengenai definisi radikalisme tersebut.
"Coba bayangkan kalau setiap sekolah punya definisi radikalisme sendiri, ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pemahaman apa itu radikalisme," katanya.
Ruby juga setuju dengan pernyataan Kemenristek Dikti yang meminta agar tenaga pengajar dan akademisi mengembalikan ideologi mereka ke Pancasila.
ADVERTISEMENT
Suasana diskusi di Graha Gus Dur. (Foto: Ainul Qalbi/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana diskusi di Graha Gus Dur. (Foto: Ainul Qalbi/kumparan)
"Dengan adanya Perppu Ormas, diharapkan para dosen dan guru dapat bersih dari paham radikal, Saya sangat mendukung Kemenristek Dikti yang menyatakan bagi guru dan dosen untuk kembali ke (paham)NKRI atau keluar (dari tempat dia mengajar)," tegas Ruby.
Selain itu, Ruby juga mengharapkan keberadaan Perppu Ormas yang telah ditetapkan pada 19 Juli lalu tidak digunakan untuk menghancurkan kelompok-kelompok minoritas. "Indonesia butuh soliditas untuk menggunakan perppu ini untuk membersihkan ormas yang tidak sepakat dengan pancasila dan (memiliki) agenda radikal," ujar Ruby.
Acara ini dibuka oleh ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar dan dihadiri oleh sejumlah tokoh di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri.
ADVERTISEMENT