Problematika Politik Menjelang Tahun Pemilu 2024

Rival Laosa
Political Science Universitas Muhammadiyah Jakarta
Konten dari Pengguna
16 Juni 2022 16:43 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Rival Laosa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Sumber Photo: Pixabay.com
zoom-in-whitePerbesar
Sumber Photo: Pixabay.com
ADVERTISEMENT
Problematika Politik Menjelang Tahun Pemilu 2024. Indonesia, 2024 yang kian mendekat pada masanya untuk melihat apa yang seharusnya terjadi. Regenerasi kepemimpinan dalam kekuasaan yang mutlak untuk suatu sistem pemerintahan, dari pimpinan negara sampai dengan dewan sebagai wakil rakyatnya. Kita sudah bisa melihat dari apa yang terjadi saat ini yang di mana pencalonan para kader partai untuk menjadi caleg DPR RI sampai DPRD kabupaten, pergolekan antar partai sudah terlihat jelas dengan Gerakan partainya.
ADVERTISEMENT
Situasi dari awal pemilu ini sudah membawa beberapa perubahan besar dari dinamika politik yang ada, huru-hara politik yang sudah terjadi sekarang seperti adanya partai-partai baru yang berdatangan untuk menjadi peserta konstetasi politik di tahun 2024 nanti, kemudian pergerakan dari beberapa orang besar yang di gadang-gadang menjadi pasangan untuk pemilihan presiden 2024. Nama-nama baru dan orang lama pun sudah muncul dipermukaan politik saat ini.
Huru-hara yang terlihat saat ini menjadikan indikator kualitas demokrasi kita, yang di mana semua itu mempengaruhi dari pandangan-pandangan politik yang ada di Indonesia. Ini menjadi tantangan atau problematika yang harus diselesaikan agar konstetasi yang akan datang bisa terlaksana dengan semestinya.
Huru-hara politik saat ini yang menjadi pembicaraan panas seperti Reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Indonesia Jokowi, mendekat tahun pemilu ada beberapa perubahan yang terjadi dalam kabinet kepresidenan saat ini. Hal ini menjadi satu pertanyaan mendasar tentang situasi politik kedepannya, seperti yang kita ketahui mendekat dengan tahun politik semua langkah dari kebijakan pemerintah menjadi sensitif dalam pembahasan masyarakat di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta beberapa wamen lainnya yang dilantik hari ini (15/6) di Istana Negara, Jakarta.
Gonjang-ganjing panasnya pertarungan bakal calon presiden yang akan berkonstetasi dalam pemilu 2024 menjadi gambaran abstrak pemilu nanti. Isu-isu kebijakan pemerintah yang kontroversi serta problematika lama yang belum tuntas di masyarakat yaitu transparansi RUU KHUP saat ini. Ya dari yang kita lihat banyak problematika dari sudut-sudut politik kenegaraan dan kebangsaan di Indonesia ini.
Melihat situasi politik saat ini yang masih tergambar abstrak di Indonesia, kita perlu memahami kembali dari apa yang seharusnya kita pahami secara benar dan pastinya, apalagi terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa sampai saat ini. Rekontruksi kebijakan dari pemerintah diperlukan agar tekanan huru-hara politik bangsa ini bisa berada pada pijakan yang semestinya, terlepas dari kepemimpinan negara saat ini, kita masyarakat perlu juga mendalami kembali situasi dari segi politik pemerintahan saat ini agar kita bisa kembali menyesuaikan situasi bangsa saat ini agar proses pemilu 2024 nanti kedepannya berjalan dengan sebenarnya serta hasil dari apa yang nanti kita lakukan menjadi satu kebanggaan dan keberhasilan dari masyarakat Indonesia itu sendiri.
ADVERTISEMENT
Oleh : Rival Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UMJ