Dampak G20 Bagi Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi

Start-up. Foto : Freepik.com

G20 merupakan platform untuk mengoordinasikan kebijakan nasional di antara negara-negara anggota untuk mengatasi krisis ekonomi. Dengan adanya G20, kebijakan ekonomi global tidak hanya diarahkan oleh G8 atau IMF. Setiap anggota G20 memiliki kemungkinan untuk melakukan rotasi kursi. Hal ini artinya memberikan kesempatan negara-negara kecil dan ekonomi berkembang untuk menjadi tuan rumah pertemuan dan menyampaikan suara mereka dalam lembaga regional.

G20 terdiri dari sembilan belas negara dengan beberapa ekonomi terbesar di dunia, serta Uni Eropa (UE). Negara-negara tersebut adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, india, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris Raya (UK), dan Amerika Serikat Serikat. Spanyol diundang sebagai tamu tetap.

Indonesia memanfaatkan G20 Empower untuk mengembangkan jaringan di sektor swasta di antara negara-negara anggota terutama mengidentifikasi dan mendukung kepemimpinan perempuan di sektor tersebut.

G20 Empower memiliki tiga prioritas. Diantaranya adalah meningkatkan Key Performance Indicators tentang kepemimpinan perempuan di sektor swasta, memperkuat komitmen sektor swasta untuk meningkatkan UMKM yang dikelola perempuan, dan menerapkan praktik terbaik sektor swasta tentang keterlibatan perempuan dalam ekonomi digital.

Sebagai Presidensi G20, Indonesia mempersenjatai diri dengan Satuan Tugas Ekonomi Digital dengan empat prioritas. Ini adalah konektivitas dan pemulihan pasca-covid, keterampilan digital dan literasi digital, aliran data lintas batas dan aliran bebas dengan kepercayaan, dan peningkatan gugus tugas ekonomi digital.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, Indonesia fokus pada pengembangan start-up sebagai aktivitas penghasil pendapatan. Indonesia menghadirkan Jaringan Inovasi Digital sebagai program perluasan Liga Inovasi Digital yang ditugaskan oleh Italia. Program tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan basis data start-up dan modal ventura di antara negara-negara anggota G20.

Di Indonesia, UMKM yang dipimpin perempuan telah berjalan lebih cepat untuk mengadopsi teknologi digital dan memiliki ketahanan yang kuat untuk mengelola formalisasi usaha mereka. Sebelum pandemi, ada 32% UMKM yang dikelola perempuan yang mengakses online marketplace dan meningkat menjadi 47% selama pandemi. Sementara itu, UMKM yang dikelola laki-laki hanya meningkat dari 25% menjadi 40% selama pandemi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

Selain pengembangan Start-Up, perbaikan infrastruktur juga menjadi fokus Indonesia pasca pandemi. Mengingat dengan investasi infrastruktur dapat berperan penting dalam pemulihan ekonomi.

Dalam jangka pendek, investasi dalam infrastruktur berkualitas tinggi dapat meningkatkan hasil ekonomi dengan meningkatkan aktivitas konstruksi dan lapangan kerja. Hal ini adalah faktor penting untuk mendukung transisi energi dan memanfaatkan digitalisasi.

Sedangkan dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kerja sama lintas batas dan daya saing lokal dan regional, sementara banyak rantai pasokan global terganggu oleh pandemi.

Apabila semua agenda tersebut dapat dijalankan dengan bagi maka dapat menjadi solusi bagi pemulihan dan peningkatan perekonomian nasional saat ini.