Pencarian populer
USER STORY
31 Januari 2018 0:53 WIB
0
0
Catatan dari Kuningan: 2 Kasus Menghimpit Kahar Muzakir
Gedung KPK. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
Komisi III DPR mendapat nakhoda baru. Wakil Koordinator Bidang Kelembagaan‎ DPP Partai Golkar periode 2018-2019, Kahar Muzakir, didapuk sebagai Ketua Komisi Hukum DPR. Kahar dilantik oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pada Rabu, 24 Januari 2018. Kahar menggantikan 'ban kapten' di Komisi III yang ditinggalkan Bamsoet.‎
Sebelum memegang 'tongkat komando' Komisi III, Kahar sekadar anggota biasa di Komisi III dan pernah sebagai anggota di Komisi X (pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif).
Meski begitu, beberapa posisi strategis di DPR pernah diemban Kahar. Misalnya, pria kelahiran Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 10 Desember 1946, ini pernah menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pelaksana tugas Ketua Fraksi Partai Golkar.
Nama Kahar juga sempat tenar kala persidangan kasus dugaan #papamintasaham Setya Novanto pada 2015 bergulir dan disidangkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR. Kahar ketika itu merupakan Wakil Ketua MKD. Kasus #papamintasaham kini telah punah.
Ada pernyataan menarik disampaikan Kahar usai dilantik menjadi Ketua Komisi III pada Rabu, 24 Januari 2018. Dia berjanji mendinginkan 'perseteruan dan konflik panas' yang sebelumnya berlangsung seru antara Komisi III dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.
"‎Kita perbaiki semua hubungan karena dengan hubungan baik itu lah segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar jangan menciptakan ketegangan. Kita bikin dingin, dunia ini tidak perlu panas. Panas kan nanti kepanasan semua," ungkap Kahar di Gedung DPR, Jakarta.
Di tempat berbeda, Setya Novanto (Setnov) menanggapi singkat pengangkatan dan pelantikan Kahar sebagai Ketua Komisi III. "Bagus dong," ujar Setnov di depan lobi depan Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 24 Januari 2018 malam.‎
Pernyataan disampaikan mantan Ketua DPR dan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini selepas menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solutions kurun 2012-2013. Setnov juga merupakan terdakwa perkara e-KTP.‎
Sekadar informasi, kala era kepemimpinan Setnov di DPP Partai Golkar bergulir, Kahar menempati jabatan Koordinator Bidang Kepartaian.
Mari kita kembali ke pernyataan Kahar tentang KPK. Pernyataan Kahar disebut menarik karena ada satu faktor utama. Tapi mari kita menepikan keberadaannya di Komisi III saat menjadi anggota lebih dulu. Kahar menjadi anggota Komisi III sejak 29 Mei 2017.
Gondrong Berjenggot Penanda Delik
Kahar Muzakir. (Foto: Antara//Wahyu Putro A)
‎Jauh sebelum 2017 dan 2018, hakikatnya nama Kahar lekat sekali dengan KPK. Nama Kahar pun tetap saling taut-menaut dengan Setnov. Kasus/perkara suap pengurusan revisi peraturan daerah (perda) dua venue PON XVIII di Riau tahun 2012 serta peningkatan dan penambahan anggaran PON sebesar Rp290 miliar dari APBN. Kasus ini tenar dengan nama 'suap PON Riau'.
Di kasus suap PON Riau ini, nama Kahar dan Setnov beririsan langsung dengan terpidana mantan Gubernur Provinsi Riau M Rusli Zainal. Saat kasus bergulir, posisi Kahar sebagai anggota Komisi X DPR, Setnov adalah Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR sekaligus Bendahara Umum DPP Partai Golkar, dan Rusli merupakan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif DPP Partai Golkar.
Permohonan pengajuan penambahan anggaran Rp750 miliar dari APBN 2012 diteken oleh Rusli. Dana usulan tersebut terbagi dua bagian, usulan Dinas Pemuda dan Olahraga Rp290 miliar dan usulan Dinas Pekerjaan Umum Rp460 miliar. Surat pengajuan tersebut dilayangkan ke beberap instansi. Di antaranya DPR (ketua dan komisi terkait di DPR) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Pengajuan ke DPR menjadi korelasi utama nama Kahar mencuat.
Rusli Zainal bersama Sofyan Franyata Haryanto selaku Kadis Perhubungan Provinsi Riau dan terpidana pemberi suap Lukman Abbas selaku Kadispora Provinsi Riau saat itu bertandang ke Gedung DPR pada Februari 2012. Rusli memperkenalkan Lukman dan Haryanto dengan Kahar selaku anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar periode 2009-2014. Kemudian berpindah dan berbincang dengan Setnov selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR dan beberapa politikus Golkar lainnya di ruang kerja Setnov.
Dalam perbincangan dan pertemuan, Rusli menyampaikan tentang permintaan tambahan anggaran PON dari APBN. Rusli juga menyerahkan kopian surat gubernur tentang usulan penambahan dana PON ke Setnov, yang surat aslinya sebelumnya sudah disampaikan ke Sekretariat DPR. Setnov menyambut positif dan meminta Lukman agar berurusan dengan Kahar.
Singkat cerita, Kahar meminta Lukman agar merinci kebutuhan dana Rp290 miliar untuk PON dari APBN. Lukman lantas kemudian menyusun rinciannya untuk 7 kebutuhan. Lukman membuat surat Nomor: 902/DISPORA/42.28 tertanggal 02 November 2011. Surat ini diantar Lukman dan Rusli ke Kemenpora. Tembusannya untuk Ketua DPR dan Komisi X dibawa Lukman dan dititipkan melalu Wihaji alias Aji alias Acin selaku Aspri Kahar.
Sepekan berselang, Kahar bertemu Lukman. Kahar meminta jatah 6 % dari Rp290 miliar. Sebesar 3 % harus diserahkan dimuka untuk dibagikan ke anggota DPR lainnya agar usulan anggaran tambahan PON dari APBN Perubahan 2012 bisa disetujui. Uang harus disediakan dalam bentuk 'gondrong' atau dollar Amerika Serikat. Lukman lantas melaporkan permintaan Kahar ke Rusli.
Tidak menunggu lama, atas sepengetahuan Rusli kemudian Lukman mengontak beberapa kontraktor untuk mengumpulkan uang gondrong yang diminta Kahar. Yang disampaikan oleh Lukman ke para pejabat kontraktor kadang berubah sandinya menjadi uang 'jenggot'.
Kontraktor yang tergabung dalam KSO atau konsorsium, PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk, PT Adhi Karya (persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk. Permintaan Lukman, menurut Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Rekonstruksi III PT Adhi Karya (persero) Tbk dan Kepala PT Adhi Karya Wilayah Sumatera saat itu, konsorsium harus menyediakan uang jenggot.
Yang disediakan pertama oleh konsorsium sebesar USD275.000 atau saat itu setara Rp2,75 miliar. Penyediaan dan pengantaran uang ini ke Lukman dilakukan mantan terpidana pemberi suap Rahmat Syahputra selaku Site Administrasi Manajer KSO dan Manajer Administrasi PT Pembangunan Perumahan saat itu.
Uang dibawa dan diserahkan Rahmat ke Judhi Prihardi selaku Manager Operasi PT Adhi Karya Wilayah II Riau dan Kepulauan Riau saat itu, di Hotel Sheraton , Bandara Soekarno-Hatta masih pada Februari 2012. Penyerahan uang disaksikan Lukman. Kedatangan Rahmat karena diminta oleh Dicky Eldianto selaku Manajer Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau saat itu dan anggota Komite Manajemen KSO saat itu.
Kedua, USD100.000 atau setara Rp1 miliar masih berasal dari konsorsium ditambah rekanan. Uang gondrong ini menurut Haryanto selaku Wakil Ketau Bidang Sarana Prasarana PB PON Riau saat itu, diserahkan Lukman sebagai jatah anggota DPR di basement DPR.
Ketiga, penyediaan uang jenggot sebesar Rp3,9 miliar diungkap Adji dan Dicky. Uang jenggot memang diminta Lukman. Dicky lebih dulu ditelepon Lukman pada 22 dan 26 Februari 2012 yang tersadap KPK. Uang sebesar Rp3,9 miliar diserahkan ke Lukman pada awal Maret 2012 di Jakarta.
Lukman dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau memastikan uang yang diserahkan Judhi dan Dicky yang kemudian disodorkan ke Lukman sebesar USD850.000. Total keseluruhan uang yang diterima Lukman dari konsorsium, tutur Lukman, sebesar USD1,5 juta atau setara Rp9 miliar.
Nilai setara Rp9 miliar itu, tegas Lukman, sudah diserahkan ke Kahar. Sebelum penyerahan, Kahar sering kali mengarahkan bahwa uang akan diambil Wihaji alias Aji alias Acin selaku aspri dan ajudan Kahar saat itu.
Bahkan dalam satu kesempatan penyerahan uang, Lukman dan Kahar lebih dulu shalat Jumat bersama di DPR. Untuk Wihaji alias Aji alias Acin, Lukman pernah bertemu langsung saat pertemuan pertama dan kedua di ruangan kerja Kahar di DPR.
Penyerahan uang jenggot atau uang gondrong tersebut kadang di basement Gedung DPR, kadang juga di samping Kafe Bengawan yang terletak di kompleks Gedung DPR. Saat bertandang ke DPR, Lukman diantar sopirnya bernama Hariadi. Untuk penyerahan uang, Lukman menyampaikan kabar ke Rusli lewat SMS dan telepon langsung.
Ketika kasus ini masih bergulir di KPK maupun di Pengadilan Tipikor, Kahar sudah berkali-kali membantah. Dia mengklaim tidak pernah mengurusi penambahan anggaran PON Riau dari APBN Perubahan 2012, apalagi meminta dan menerima uang. Baik secara langsung dari terpidana Lukman Abbas maupun melalui mantan staf Kahar bernama Wihaji alias Aji alias Acin. Hanya saja memang Komisi X DPR pernah membahas usulan penambahan Rp290 miliar untuk PON Riau
Sangkalan juga diutarakan Wihaji alias Aji alias Acin saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru beberapa tahun silam. Wihaji mengelak disebut-sebut sebagai orang pernah menerima titipan uang untuk Kahar. Baik penerimaan dari Lukman Abbas maupun lewat Hariadi.‎
Setnov pun berulang kali membantah terlibat dalam suap PON Riau, termasuk dalam penambahan anggaran tersebut saat bergulir di KPK dan Pengadilan Tipikor.‎
Kesemua fakta terkait ini tertuang secara jelas dalam surat tuntutan dan putusan para terpidana maupun eks terpidana. Misalnya, Surat Tuntutan Nomor: Tut-11/24/02/2013 atas nama Lukman, Surat Tuntutan Nomor: TUT-07/24/02/2014 atas nama Rusli, dan Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2012/PN.PBR atas nama Lukman.
Cerita tentang permintaan, eksekusi penyerahan, dan bantahan tentang uang gondrong atau uang jenggot setara Rp9 miliar untuk Kahar ini bisa dilihat juga sebagiannya dalam tulisan berjudul 'Sapi Gondrong Bumi Bertuah'. Tulisan berjudul ini termaktub pada halaman 83-101 buku 'Metamorfosis Sandi Komunikasi Korupsi' karya Sabir Laluhu (Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2017).‎
WhatsApp Fayakhun Mengarah Nama
Fayakhun Andriadi (Foto: Antara Foto)
Fakta persidangan terdakwa penerima suap SGD‎104.500‎ Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla), di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2018 turut menarik perhatian. Nama 'Kahar' dalam pesan singkat WhatsApp (WA) bersanding dengan nama 'SN' terbuka dalam persidangan ini.
Untuk diketahui, perkara Nofel yakni suap pengurusan penyusunan dan pengajuan anggaran pengadaan drone dan satelit monitoring Bakamla yang masuk dalam APBN Perubahan 2016.‎
Nama 'Kahar' dan SN mencuat saat Managing Director PT Rohde & Schwarz Indonesia Erwin S. Arif dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK untuk bersaksi dalam persidangan terdakwa Nofel. Di sela kesaksian Erwin, JPU menunjukkan foto screenshot transkrip per cakapan pesan singkat WhatsApp (WA) antara Erwin dengan terpidana pemberi suap ppegawai Bagian Operasional PT Merial Esa Muhammad Adami Okta (divonis 1 tahun 6 bulan).
Pesan singkat WA Erwin dengan Adami pun terisi terusan pesan WA antara anggota Komisi I DPR periode 2014-2019 sekaligus Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi‎. Percakapan pesan WA terjadi kurun 29-30 April 2016 dan 2- 5 Mei 2016.
Ada beberapa hal yang diperbincangkan dalam pesan WA tersebut. Di antaranya, Fayakhun memastikan mengawal pembahasan dan pengesahan anggaran dua proyek Bakamla dengan total anggaran Rp1,22 triliun dalam rancangan APBN Perubahan 2016 yang bergulir di DPR. Masing-masing satelit monitoring Rp500 miliar dan drone Rp720 miliar.
Semula total dua proyek tersebut ditawarkan Fayakhun sebesar Rp850 miliar. Untuk pengawalan tersebut Fayakhun sudah bertemu sedikitnya tiga orang. Mereka adalah ‎Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi alias Ali Onta alias Fahmi Onta yang merupakan narasumber Bidang Perencanaan dan Anggaran merangkap Staf Khusus Kepala Bakamla (Kabakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo‎, SN (Setya Novanto), dan Kahar. ‎
Dalam proses pengurusan dan pengawalan anggaran di DPR, berdasarkan pesan WA Fayakhun, semula Kabakamla Laksamana Madya TNI Arie Soedewo sudah mengiyakan hanya pengadaan drone. Pengurusan dan pengawalan untuk memenangkan perusahaan yang dibawa terpidana pemberi suap pemilik dan pengendali PT Meria Esa dan PT Melati Technofo Indonesia (MTI) ‎Fahmi Darmawansyah alias Emi (divonis 2 tahun 8 bulan)‎‎.
‎"Bro, tadi saya sdh ketemu onta, sn, dan kahar. Semula dari KaBa yg sdh oke drones, satmon belum. Tapi saya sdh "paksa", bahwa harus drones + satmon, total 850.Onta sdh konfirm dgn KaBa dan saya, ok utk fahmi dapet 2 items, drones & satmon, 850. Skrg semestinya onta ketemu fahmi. Begitu ok, saya perlukan senin dimulai didrop," bunyi isi pesan WA Fayakhun ke Erwin pada 30 April 2016, yang diteruskan ke Adami.‎
Atas pesan WA tersebut, Erwin menjelaskan di hadapan majelis hakim bahwa ‎Onta yang dimaksud dalam WA adalah Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi alias Ali Onta alias Fahmi Onta. Sandi Onta dipakai karena Ali keturunan Arab dan untuk membedakan namanya dengan Fahmi Darmawansyah. Singkatan 'SN' diduga Erwin adalah Setya Novanto karena berhubungan dengan Golkar.
"SN dugaaan saya, Setya Novanto. Kalau Kahar, saya nggak tahu," tegas Erwin setelah dikonfirmasi JPU, di hadapan majelis hakim.
Di sisi lain, Erwin juga membenarkan dan memastikan isi pesan singkat WA lain dari Fayakhun bahwa dari jatah 1 % anggaran Rp1,22 triliun untuk Fayakhun harus disediakan lebih dulu USD300.000. Angka fee 1 % adalah kesepakatan Fayakhun dengan Emi.‎
Uang sebesar USD300.000 berdasarkan permintaan Fayakhun untuk dipergunakan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2016. Tapi realisasi penggunaannya tidak diketahui Erwin.
Yang pasti, uang setara Rp3,945 miliar dengan kurs saat itu diterima dengan cara ditransfer melalui transfer rekening lintas negara hingga Singapura dan Hongkong (akun rekening milik Fayakhun). Uang ditransfer oleh terpidana pemberi suap Adami yang juga keponakan Emi.
Yang tersisa dari penjelasan Erwin atas pesan WA tersebut adalah nama 'Kahar'. Guna membuatnya agak terang maka bisa disodorkan penggunaan teori teori semiotika komunikasi, sign (tanda), signifier (petanda/pemberi tanda), dan significance/signified (pertanda/maksudnya), yang digagas Ferdinand de Saussure.
Dalam konteks ini, sign adalah nama 'Kahar' dan signifier-nya yakni Fayakhun. Sementara untuk mencapai significance atas apa yang dimaksud dari kata 'Kahar', maka membutuhkan beberapa rujukan untuk memastikannya.
Pertama, menggunakan Golkar sebagaimana disampaikan Erwin. Kedua, keberadaan nama SN (Setya Novanto) dan Fayakhun dalam pesan WA. Ketiga, posisi nama 'Kahar' dengan memotret konteks pembahasan anggaran di DPR dan waktu pesan WA tersebut yakni 30 April 2016.
Melihat tiga rujukan tersebut maka kata 'Kahar' dalam pesan WA tadi sangat mengarah pada nama Kahar Muzakir. Indikasinya yakni Fayakhun, Setya Novanto (Setnov), dan Kahar Muzakir sama-sama berasal dari Partai Golkar. Kedua, pada kurun pekan terakhir Januari 2016 hingga awal 2017, Kahar Muzakir merupakan Ketua Banggar DPR. Ketiga, selain di Komisi I Fayakhun juga pernah menjadi anggota Banggar.
Ada tambahan rujukan tentang 'Kahar' untuk nama Kahar Muzakir yang datang dari ‎keterangan Fahmi Darmawansyah alias Emi. Saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakart pada 3 Mei 2017, Emi menegaskan, dia sudah menghubungi Kahar Muzakir. Emi meminta bantuan Kahar supaya tanda bintang pada anggaran proyek drone Bakamla bisa dibuka. Pasalnya, perusahaan Emi sudah memenangi tender proyek drone di Bakamla tapi belum ada anggarannya.
Alasan meminta tolong Kahar, tutur Emi, di antaranya ketika itu Kahar adalah Ketua Banggar. Banggar adalah mitra kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggaran drone kala itu memang masih dibintangi Kemenkeu sebagai akibat dari pemangkasan anggaran.‎ Permintaan bantuan Emi ke Kahar juga dilakukan karena keduanya sama-sama punya background pernah di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)‎.
Hanya saja untuk keinginan tersebut, Emi tidak langsung menemui Kahar. Emi memerintahkan sekitar tiga orang yakni Arif, Danang Sri Radityo (pegawai PT Melati Technofo Indonesia, pernah ditangkap KPK saat OTT bersama Adami dkk), dan Tamam bertemu dengan Kahar.‎
"Saya coba ke Pak Kahar, Ketua Banggar. Karena mitranya Departemen Keuangan. Tanya (ke Kahar) ini kok ada tanda bintang, minta tolong ini ada masalah apa kok udah menang tender anggarannnya dibintangi. Beliau (Kahar) background-nya HMI sama kayak saya, saya minta orang HMI juga," tegas Emi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 3 Mei 2017 lalu. ‎
Ihwal nama Kahar terkait permintaan upaya membuka bintang anggaran drone juga sedikit termaktub dalam keterangan Emi sebagai terdakwa dalam surat tuntutan nomor: Tut-32/24/05/2017 atas nama Emi. Keterkaitan yang sama juga diungkap Emi dalam keterangan sebagai saksi seperti tertuang dalam surat tuntutan nomor: Tut-29/24/05/2017 atas nama Adami dan surat tuntutan nomor: Tut-30/24/05/2017‎ atas nama marketing/operasional PT Merial Esa Hardy Stefanus (terpidana pemberi suap divonis 1 tahun 6 bulan).
Mengenai perintah Emi juga dituturkan Danang Sri Radityo. Danang mengakui dirinya bersama Arif pernah diperintahkan Emi untuk menemui Kahar. Tapi yang jadi bertemu langsung dengan Kahar hanyalah Arif. Karenanya, Danang tidak mengetahui berhasil atau tidaknya anggaran drone dibuka. Keterangan Danang sebagai saksi ini seperti tercantum dalam surat tuntutan Emi, Adami, dan Hardy.
Bagaimana Kelanjutan Fakta Sidang?
‎Kahar ‎Muzakir membantah keras sudah atau pernah membantu pengurusan pembahasan anggaran satelit monitoring Bakamla yang dibahas di DPR. Bagi dia, namanya yang tercantum dalam WA dari Fayakhun Andriadi ke Erwin S Arif tidak ada korelasinya dengan dugaan pidana apalagi alokasi uang ke Kahar.
"‎Saya dengar begitu (ada WhatsApp tercantum nama Kahar dibuka di persidangan), tapi biar saja kan. Kalau nama disebut aja, terus masalahnya apa?‎ Lah kalau nyebut nama saya kan nggak ada masalah uang. Menyebut nama-nama orang yang saya hafal itu misal sebut siapa. Terus ilustrasinya terus wah kan nggak gitu‎," ujar Kahar di Gedung DPR pada Kamis, 25 Januari 2018.
Mantan Ketua Banggar DPR ini menilai, penyebutan namanya oleh Fayakhun melalui pesan WA ke Erwin sebagai bentuk pencacutan nama. Apalagi Kahar menandaskan, Erwin sudah memastikan tidak mengetahui maksud atau siapa orang dengan nama Kahar dalam WA, saat dikonfirmasi JPU dalam persidangan.
"Iya dong (pencatutan). Kan baca saja. Kalau saya nggak salah saya dikirimi juga ada keterangan orang yang katanya chatting sama Fayakhun. Kalau nggak salah, orang itu ditanya Kahar siapa? Nggak tahu Pak. Konteksnya itu masalahnya apalah orang itu ada duit. Gitulah kira-kira. Tapi diilustrasikan gini-gitu," ucapnya.‎
Setya Novanto (Setno) meradang namanya dibawa-bawa masuk dalam perkara dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan drone dan satelit monitoring Bakamla yang dibahas di DPR. Setnov angkat bicara sehari setelah persidangan Nofel Hasan. Tepatnya, sebelum persidangan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP atas nama Setnov digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 25 Januari 2018 pagi.
"Saya nggak pernah tahu urusan Bakamla, nggak pernah tahu urusan Bakamla. Nggak tahu. Kok selalu menghubungkan nama-nama saya? Itu apa karena namanya Setya Novanto itu? Saya nggak tahu, bener. Jahat juga ya kadang ya," ujar Setnov.‎
Mantan Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini menilai, penyebutan namanya dengan dibawa-bawa dalam pesan WA Fayakhun tersebut masuk dalam kategori dugaan pencemaran nama baik. Lantas apakah Setnov akan melaporkan delik tersebut ke Kepolisian?
"Iya, pencemaran nama baik. (Untuk dilaporkan ke Kepolisian) ya kadang masih dalam keadaan gini cuma prihatin ajalah, nyebut-nyebut. Tapi kita lihat lah perkembangannya‎," tandas Setnov.‎
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, keterpilihan disusul pelantikan politikus Partai Golkar Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi III DPR harus didudukkan dalam konteks kewenangan DPR. Musababnya, ‎proses pemilihan pimpinan di DPR mulai dari pimpinan (ketua dan wakil ketua DPR), pimpinan komisi, maupun pimpinan fraksi merupakan domain DPR dan partai politik yang menunjuk orang yang bersangkutan.
Dari sisi KPK terkait dengan Komisi III, maka ada dua hal yang harus disampaikan. Pertama, dalam konteks rapat-rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) maka KPK tetap berposisi sebagai mitra kerja Komisi III.‎ Kedua, dalam konteks tugas dan kewenangan KPK maka akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Poin kedua inilah, tutur Febri, lebih spesifik dalam penanganan perkara. Karenanya meski Kahar Muzakir sudah menjadi Ketua Komisi III maka dua kasus yang ada keterkaitan dengan Kahar tetap dilanjutkan penelusuran dan pendalamannya.
"Proses penanganan perkara saya kira berjalan seperti biasa ya. Karena aturan yang kita yang jadikan acuan adalah KUHAP, UU (Pemberantasan) Tindak Pidana Korupsi, dan UU KPK. Jadi rel atau konstruksi hukumnya tetap sama, berada dalam koridor hukum saja. Kalau ada fakta-fakta tentu kita dalami dan kita cermati lebih lanjut," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa, 30 Januari 2018 malam.
Dua kasus yang dimaksud Febri adalah ‎suap PON XVIII Riau tahun 2012 dan‎ dugaan suap penyusunan dan pengajuan anggaran satelit monitoring dan drone Bakamla dari APBN Perubahan 2016 yang dibahas di DPR.‎
Febri membenarkan, terkait data maupun pertimbangan hukum dalam berkas surat tuntutan para pihak yang sudah menjadi terpidana atau eks terpidana suap PON Riau memang sebelumnya disusun oleh JPU pada KPK. Dalam fakta persidangan saat persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru hingga tercantum dalam surat tuntutan maupun putusan, tutur Febri, memang ada tentang (dugaan) pemberian dan penerimaan USD1,05 juta untuk Kahar.
Hanya saja saat perkara berlangsung, Kahar sudah membantah terlibat, membantah meminta, dan membantah menerima uang. Febri mengungkapkan, KPK dalam menangani kasus maupun perkara sudah terbiasa dengan bantahan. Berbagai bantahan pernah datang dari saksi, tersangka, hingga terdakwa dalam berbagai perkara.
"Itu (bantahan) sering terjadi. Bagi KPK tentu saja kita tidak bergantung pada bantahan. Karena ketika ada bantahan, kita juga punya bukti-bukti yang lain," tegas Febri.
Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK ini menggariskan, khusus dugaan suap yang terjadi Bakamla saat ini masih ada persidangan perkara terdakwa Nofel Hasan Dalam persidangan Nofel tersebut, Febri memaparkan, sudah terbuka fakta-fakta sehubungan dengan dugaan keterlibatan dan peran sejumlah pihak dalam pengajuan dan pembahasan anggaran satelit monitoring dan drone Bakamla di DPR.
"Termasuk ada komunikasi-komunikasi juga yang kita cermati di sana. Dan dugaan aliran dana yang sudah muncul di persidangan juga jadi salah satu konsen dari KPK," ujarnya.
Febri menjelaskan, berdasarkan fakta persidangan perkara suap di Bakamla sudah terungkap bahwa proses pengurusan pembahasan dan pengesahan anggaran di DPR diduga ada andil dari Fayakhun Andriadi dengan dibantu pihak lain. Hal ini dikuatkan dengan komunikasi via WhatsApp antara Fayakhun dengan Erwin S Arif.
Dalam komunikasi tersebut ada beberapa nama yang muncul termasuk Kahar. Selain itu juga memang ada fakta persidangan terkait nama Kahar Muzakir yang pernah diungkap terpidana ‎Fahmi Darmawansyah alias Emi.
"Yang kita perlu pahami adalah penanganan perkara tersebut tetap akan berjalan. Sepanjang memang dalam prosesnya kita menemukan bukti-bukti yang solid atau untuk proses penyidikan (baru dengan penetapan tersangka) maka harus ada bukti permulaan yang cukup," ungkapnya.
Dia menambahkan, misalnya Kahar membantah ikut membantu Fayakhun maupun Emi dalam pemulusan pembahasan dan pengesahan di DPR untuk anggaran satelit monitoring dan drone, maka silakan saja. Yang pasti penyelidikan baru sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan anggaran di DPR tetap diteruskan KPK.
"Kami juga sudah menemukan bukti-bukti baru, ada informasi baru bahwa indikasi korupsinya perlu juga ditelusuri lebih ke proses penganggaran. Itu yang sedang kita dalami. Apakah nanti ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk proses penganggaran tersebut, nanti perlu kita bahas," tandas Febri.
Menyimak dua kasus yang menghimpit Kahar wabilkhusus suap PON Riau, maka jargon Golkar baru dengan branding 'Golkar Bersih' yang digemakan Ketua Umum Airlangga ‎Hartarto mendapat ujian sepadan. Mungkin saja slogan tersebut bisa seperti buih di lautan.‎ Atau kalau benar-benar Kahar Muzakir tidak terlibat atau tidak menjadi 'pasien baru' KPK, maka apakah mungkin akan menjadi prestasi besar bagi Golkar di era kepemimpinan Airlangga? Entahlah!
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2018 © PT Dynamo Media Network
Version: web: