Mengurai Tapera: Sebuah Keniscayaan Bagi Generasi Sandwich?

Sumber: Pixbay

Istilah generasi sandwich pertama kali diperkenalkan Dorthy A. Miller, yang merujuk pada orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Mereka harus mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan tiga generasi tersebut, sehingga mereka harus memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik untuk menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar

Sebuah survei dari Tirto.Id mengukur sejauh mana kesiapan finansial generasi sandwich. Hasil survei mengungkap bahwa 39,92 persen responden generasi sandwich tidak memiliki dana darurat, sementara 50,06 persen belum bisa melakukan investasi, 54,02 persen belum memiliki dana pensiun dan 76,02 persen belum memiliki asuransi jiwa. Hal ini membuktikan bahwa kesulitan keuangan jangka panjang menjadi suatu kemungkinan bagi generasi sandwich. Oleh karena itu, mampu diasumsikan bahwa membeli rumah juga mendjadi kesulitan.

Generasi sandwich di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membeli rumah, dan data dari Survei Harga Properti Residensi (SHPR) Triwulan II 2023 yang dilakukan oleh Bank Indonesia memperjelas situasi ini. Harga hunian residensial di pasar primer terus meningkat, dengan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan II 2023 mencatat kenaikan sebesar 1,92% year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan kenaikan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,79% yoy. Kenaikan harga rumah yang konsisten ini membuat generasi sandwich, yang harus menanggung beban finansial baik untuk orang tua maupun anak-anak mereka, semakin sulit untuk mengumpulkan cukup dana untuk membeli rumah.

Apa Itu TAPERA?

Tapera, atau Tabungan Perumahan Rakyat, adalah program pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat Indonesia dalam membeli rumah. Program ini mengharuskan pekerja untuk menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan mereka ke dalam tabungan perumahan yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). Dana yang terkumpul kemudian dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan perumahan, termasuk pembelian rumah pertama, renovasi, atau pembangunan rumah.

Dasar Hukum TAPERA

Dasar hukum pelaksanaan Tapera di Indonesia didukung oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang saling terkait. Pertama, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menetapkan landasan umum untuk penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat. Kemudian, Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat secara khusus mengatur pembentukan dan pengelolaan Tapera, yang bertujuan untuk membantu masyarakat menabung dan memiliki rumah. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera mengatur teknis pelaksanaan program ini, termasuk mekanisme pengumpulan dan penggunaan dana. Semua regulasi ini didasarkan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang baik, sehingga memperkuat komitmen negara dalam menyediakan akses perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Potensi Positif TAPERA Bagi Generasi Sandwich

Program Tapera memiliki dampak positif yang signifikan bagi generasi sandwich di Indonesia, yang terbebani oleh tanggung jawab finansial terhadap orang tua dan anak-anak mereka. Tapera memberikan solusi dengan memungkinkan pekerja menyisihkan 3% dari gaji mereka ke dalam tabungan perumahan. Dengan adanya Tapera, generasi sandwich memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk memperoleh pembiayaan perumahan.

Memiliki rumah sendiri dapat meningkatkan stabilitas dan kualitas hidup. Tapera memberikan kesempatan bagi generasi sandwich untuk memastikan mereka dan keluarga mereka memiliki tempat tinggal yang layak di masa depan. Dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk tabungan perumahan, generasi sandwich dapat merencanakan keuangan jangka panjang mereka dengan lebih baik.

Tantangan Implementasi TAPERA

Meskipun Tapera memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar program ini berhasil. Pertama, kesadaran dan sosialisasi tentang Tapera masih rendah di kalangan masyarakat. Banyak orang belum memahami apa itu Tapera dan bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat darinya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh agar semua orang tahu dan bisa memanfaatkan program ini dengan baik.

Selain itu, pengelolaan dana Tapera harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat bergantung pada bagaimana dana yang mereka setorkan dikelola. BP Tapera harus memastikan bahwa setiap dana yang dikumpulkan digunakan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mendapatkan kepercayaan dari peserta Tapera dan memastikan keberlanjutan program.

Terakhir, fleksibilitas bagi pekerja informal adalah tantangan yang signifikan. Sebagian besar generasi sandwich bekerja di sektor informal, yang seringkali tidak memiliki akses mudah ke program-program seperti Tapera. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme Tapera juga fleksibel dan mudah diakses oleh pekerja informal, sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari program ini.