Ini 14 Poin Permenhub Taksi Online yang Dicabut Mahkamah Agung

Ilustrasi Taksi Online (Foto: Thinkstock)

Mahkamah Agung (MA) memutuskan mencabut 14 poin yang ada di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, atau populer dengan nama Permenhub tentang taksi online. Permenhub itu disusun pemerintah sebagai solusi atas demo taksi konvensional menentang taksi online di sejumlah kota.

Dalam putusan peninjauan kembali yang diketok MA pada Juni 2017 itu, ada 14 poin Permenhub taksi online yang dicabut MA. Berikut rinciannya:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf e

Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi pelayanan tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi.

2. Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e

Pasal 19 ayat (2) huruf f:

Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi pelayanan penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah dilakukan analisa.

Pasal 19 ayat (3) huruf e:

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi persyaratan dilengkapi dokumen perjananan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji dan kartu pengawasan.

3. Pasal 20

(1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.

(2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;

b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;

c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan

d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

(3) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:

a. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek); atau

b. Gubernur, untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

4. Pasal 21

(1) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu; dan

b. adanya potensi bangkitan perjalanan.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur sesuai dengan kewenangan menetapkan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.

(4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat.

(5) Kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

(6) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi kegiatan:

a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;

b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan; dan

c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan.

5. Pasal 27 huruf a

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;

6. Pasal 30 huruf b

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili cabang tersebut.

7. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3

Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2:

Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk kendaraan bermotor baru berupa salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

Ayat (10) huruf a angka 3

Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan dengan melampirkan kendaraan baru, meliputi salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

8. Pasal 36 ayat (4) huruf c

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi antara lain: salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan.

9. Pasal 37 ayat (4) huruf c

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan.

10. Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3

Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2:

Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk: kendaraan baru, sebagai berikut: salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

Pasal 38 Ayat (10) huruf a angka 3

Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: kendaraan baru, meliputi: salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

11. Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b

Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

12. Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2

Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2:

Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk kendaraan baru, sebagai berikut: Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

Ayat (11) huruf a angka 2

Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek dengan melampirkan dokumen kendaraan baru, sebagai berikut: Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

13. Pasal 51 ayat (3)

Larangan bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:

a. menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan;

b. merekrut pengemudi;

c. memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan; dan

d. memberikan layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

14. Pasal 66 ayat (4)

Sebelum masa peralihan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampirkan dengan perjanjian yang memuat kesediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menja di badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.