Penerapan Protokol COVID-19, Apakah Sudah Efektif?

Sumber gambar: bbc.com

Protokol kesehatan di Indonesia

Pandemi COVID-19 merupakan beban hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia sudah menembus angka 557.877 sejak kemunculannya di bulan Maret dengan total kematian 10.601 kasus. Angka kasus perhari juga terus meningkat tercatat penambahan 8.369 kasus per 3 Desember 2020. Kasus konfirmasi COVID-19 ini tersebar di 34 provinsi pada 507 kabupaten/kota. Penanganan COVID-19 di Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor utama. Salah satu dari pelaksanaan kebijakan penanganan COVID-19 adalah PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu pembatasan sosial dan kewajiban menggunakan masker ketika sedang beraktivitas di luar rumah. Kebijakan ini diterapkan pada berbagai lokasi dan situasi seperti tempat ibadah, tempat kerja, transportasi umum dan lainnya dengan tujuan menekan angka kesakitan COVID-19.

Namun pelaksanaan PSBB ini masih belum efektif dan cenderung gagal. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang melanggar kebijakan PSBB.Ada sebanyak 18.974 pelanggaran sejak Senin (13/4) hingga Minggu (19/4)," ujar Sambodo Purnomo Yogo selaku Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes. Dilansir dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta terjadi kenaikan angka COVID-19 di Jakarta secara tajam dari ke hari sampai tanggal 24 September 2020 sejumlah 73.309 orang positif COVID-19.

Ketidakdisiplinan warga terhadap protokol kesehatan ini terjadi akibat warga yang belum mengetahui adanya kebijakan PSBB. Hal ini menunjukan bahwa persebaran informasi yang masih kurang. Selain itu terdapat juga warga yang mengetahui kebijakan PSBB namun adanya tuntutan ekonomi yang mengharuskan warga untuk tetap beraktivitas di luar rumah. Apabila masyarakat tetap melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan berada di kerumunan tentunya akan meningkatkan angka kejadian COVID-19 dengan membentuk klaster baru.Selain itu lambannya respon dan kurangnya koordinasi antara sektor menyebabkan pelaksanaan PSBB di Indonesia tidak dapat dilakukan secara serentak dan efektif.

Pembelajaran dari Vietnam

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saadah, pemerintahan Vietnam dapat dikatakan cepat dalam mengatasi kasus COVID-19. Perdana Menteri Phuc menginstruksikan seluruh kementerian yang ada, untuk memberikan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Salah satu Kementerian di Vietnam adalah Kementerian Teknologi dan Informasi yang sejak awal Februari mulai mengirimkan pesan secara masif kepada seluruh masyarakat Vietnam dalam meningkatkan kepedulian mereka terkait dengan karantina mandiri, gerakan mencuci tangan, serta pengecekan kesehatan secara mandiri. Selain itu, terdapat video terkait gerakan mencuci tangan untuk seluruh warga di Vietnam.

Untuk mengatasi COVID-19, pemerintah Vietnam juga tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan seluruh elemen dalam menghentikan COVID-19. Vietnam telah membuktikan bahwa, warganya sangat antusias dalam menghentikan penyebaran covid-19. Pada tanggal 11 maret 2020, Vietnam mencabut pembebasan visa untuk penduduk dari 8 negara Eropa yaitu Denmark, Norwegia, Finlandia, Swedia, Inggris, Spanyol, Jerman, dan Prancis. Selain itu, warga vietnam yang berada di luar negeri dilarang kembali, kebijakan tersebut dibuat pada 22 Maret 2020. Jika warga vietnam ingin bepergian, maka harus membawa elektronik medis. Untuk urusan dalam negeri, Pemerintah Vietnam mengumumkan kewajiban seluruh penduduk Vietnam untuk memakai masker yang sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Peraturan ini mulai diberlakukan secara nasional pada 16 Maret 2020, ketika angka positif COVID-19 menyentuh angka 57 orang.

Kebijakan lainnya yang diberlakukan oleh Perdana Menteri Phuc adalah memberikan arahan bagi kegiatan yang dapat mengumpulkan orang banyak, terutama kegiatan keagamaan. Selain itu, penutupan toko dan pusat perbelanjaan yang bisa menarik kerumunan juga mulai diberlakukan pada 28 Maret 2020 sampai dengan awal April. Untuk bahan makanan, pihak Ketua Komite Rakyat Ho Chi Minh City, sebagai salah satu kota dengan penduduk terpadat di Vietnam, memberikan arahan bagi toko yang menjual bahan-bahan pokok seperti makanan dan buah untuk tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah disosialisasikan.

Tantangan menangani COVID-19

Upaya dalam pemutusan penyebaran COVID-19, tentunya sangat membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh elemen yang ada serta keseriusan dalam penanganannya. Langkah yang dilakukan oleh Indonesia masih membutuhkan upaya yang tinggi dalam melakukan kolaborasi antara pemerintah, ahli kesehatan dan juga masyarakat. terkait kebijakan, pemerintah sudah berupaya dalam melakukan penanganan COVID-19, mulai dengan adanya kebijakan PSBB yang belum bisa dikatakan efektif karena ketidakdisiplinan masyarakat serta lambannya respon pemerintah dalam melaksanakan PSBB ini.

Dengan melihat upaya yang dilakukan vietnam dalam pemutusan penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia dapat menghadapi tantangan penanganan COVID-19 dengan mempelajari beberapa hal seperti memberikan tindakan yang responsif dalam penanganan COVID-19 dan mampu bekerja sama dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor kesehatan serta seluruh masyarakat dan juga memiliki fokus dalam pemberian edukasi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan protokol kesehatan di Indonesia dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan sukses dalam menangani pandemic COVID-19.

Penulis

Achmad Salman Alfarisi

Baiq Nurlusi Alvina