Kasus Timah dan Krisis Iklim Global: Mengurai Peran Laporan Keberlanjutan Pemda

sandapatrisia
Dosen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas
Konten dari Pengguna
5 April 2024 9:29 WIB
·
waktu baca 5 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari sandapatrisia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi timah. Foto: PT Timah
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi timah. Foto: PT Timah
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kasus korupsi yang melibatkan PT Timah dan dampaknya terhadap lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan pentingnya laporan keberlanjutan, terutama bagi pemerintah daerah (Pemda). Kasus ini mencakup kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 271,06 triliun akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan selama periode 2015-2022, termasuk kerusakan dalam dan luar kawasan hutan serta dampak pada IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang ada di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
Berbagai peraturan daerah (Perda) terkait pengelolaan pertambangan umum telah diterbitkan oleh Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung, seperti Perda tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dan Perda tentang Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis. Namun, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan dan pengawasan atas peraturan tersebut, yang pada akhirnya memberi peluang bagi terjadinya korupsi dan kerugian ekologis yang signifikan​.
Dampak ekologis dari kasus ini sangat luas, meliputi kerusakan terumbu karang, mangrove, penurunan populasi biota laut, dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal, termasuk konflik dan penurunan pendapatan masyarakat adat yang bergantung pada pencarian ikan. Dampak ini menunjukkan betapa pentingnya pemulihan lingkungan dan perlunya mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya alam.
ADVERTISEMENT
Untuk pemda, laporan keberlanjutan bisa menjadi alat penting untuk memperlihatkan komitmen mereka dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, termasuk upaya pemulihan lingkungan dan pencegahan korupsi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Laporan keberlanjutan yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap pemerintah daerah, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar umat manusia pada abad ini. Perubahan iklim mempengaruhi setiap aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga keamanan pangan dan air. Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan Pemda berperan penting dalam menampilkan upaya lokal untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan menyoroti inisiatif seperti penghijauan kota, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap peristiwa ekstrem, laporan keberlanjutan dapat menunjukkan bagaimana pemerintah daerah menyumbang pada upaya global.
ADVERTISEMENT
Saat dunia berusaha untuk membatasi pemanasan global, transisi ke energi bersih menjadi prioritas. Laporan keberlanjutan Pemda dapat menguraikan strategi dan pencapaian dalam mengadopsi sumber energi terbarukan, efisiensi energi, dan mobilitas berkelanjutan. Dengan ini, Pemda tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi global tetapi juga memperkuat keamanan energi lokal dan mendukung ekonomi hijau.
Dengan perubahan iklim yang mengancam keberadaan berbagai spesies dan ekosistem, upaya konservasi menjadi semakin kritikal. Melalui laporan keberlanjutan, Pemda dapat menampilkan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi biodiversitas lokal, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan memulihkan habitat yang rusak.
Keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk keberhasilan upaya keberlanjutan. Laporan keberlanjutan bisa memperlihatkan bagaimana Pemda mendorong partisipasi publik dalam program lingkungan, pendidikan keberlanjutan, dan inisiatif pengurangan sampah. Memperkuat komunitas untuk bertindak tidak hanya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan tetapi juga membantu dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
Perubahan iklim memerlukan tindakan segera dan berkelanjutan dari semua level pemerintahan. Laporan keberlanjutan Pemda berfungsi sebagai alat penting untuk dokumentasi, evaluasi, dan perencanaan upaya-upaya yang berkelanjutan. Dengan menerapkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, Pemda dapat memimpin dengan contoh, menginspirasi perubahan positif, dan membuat perbedaan nyata dalam menghadapi krisis iklim global.
Melalui pengaitan dengan isu perubahan iklim yang hangat dan mendesak, artikel ini dapat menawarkan pandangan tentang bagaimana Pemda berkontribusi pada solusi global melalui inisiatif lokal, menggarisbawahi pentingnya aksi keberlanjutan di setiap tingkat pemerintahan.
Studi kasus dari berbagai daerah menunjukkan dampak positif dari laporan keberlanjutan. Seperti contoh pada yang terjadi di Kota Surabaya, berkat laporan keberlanjutannya, Surabaya telah berhasil mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang inovatif, mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Studi kasus lainnya terjadi di Vancouver, Kanada, laporan keberlanjutan Vancouver menggarisbawahi upayanya menjadi kota terhijau di dunia, dengan inisiatif seperti peningkatan infrastruktur sepeda dan penggunaan energi bersih.
ADVERTISEMENT
Untuk menyusun laporan keberlanjutan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengikuti aturan dan pedoman yang telah ditetapkan baik oleh lembaga pemerintah pusat, standar internasional, maupun inisiatif keberlanjutan global. Standar Global Reporting Initiative (GRI) adalah standar internasional yang luas digunakan untuk pelaporan keberlanjutan.
Standar ini menyediakan kerangka kerja untuk organisasi, termasuk entitas pemerintah, untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka. GRI mengusulkan prinsip-prinsip pelaporan seperti transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Pemda dapat mengadopsi standar GRI untuk memastikan laporan keberlanjutan mereka mencakup indikator yang relevan dan dapat dibandingkan secara global.
Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan signifikan dalam penyusunan laporan keuangan keberlanjutan. Isu seperti keterbatasan kapasitas institusional, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang konsep keberlanjutan, serta kendala dalam pengumpulan data yang relevan dan akurat, sering kali menjadi penghalang utama. Namun, dengan tantangan ini datang peluang untuk inovasi dan perbaikan.
ADVERTISEMENT
Melalui pelatihan, penguatan kapasitas, dan penggunaan teknologi informasi, Pemda dapat mengatasi hambatan ini dan memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, laporan keuangan keberlanjutan bukan hanya menjadi cerminan komitmen Pemda terhadap keberlanjutan, tetapi juga alat penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan inklusif bagi semua.